Mediasulsel.id, Jakarta, Selasa, 17/11/2026 – Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dari Polri lewat sidang etik atas dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Majelis Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Eko Hadi Santoso, Selasa, 17/11/2026, setelah sidang di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan. Eko menjadi tersangka kedua yang dipecat lewat sidang etik setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Sembilan Saksi dan Putusan PTDH
Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo, dengan wakil Irjen Agus Dwi Hermawan serta anggota Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi. Majelis menghadirkan sembilan saksi, salah satunya saksi meringankan atas permintaan terduga berinisial DR. Eko masuk ruang sidang memakai seragam dinas Polri bintang dua dan keluar memakai baju tahanan biru dengan wajah bagian bawah tertutup masker hitam.
Eko dinyatakan melanggar etika karena permufakatan kegiatan illegal access milik Polri untuk penyadapan yang tidak profesional dan tidak prosedural, dengan memakai akses dan alat teknologi milik Polri. Pelanggaran itu dijerat Pasal 13 ayat (1) PP 1/2003 juncto Perpol 7/2022.
“Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
Eko Tersangka Kedua yang Dipecat
Ahrie Sonta Nasution lebih dulu dijatuhi PTDH pada Selasa, 10/11/2026 dan mengajukan banding. Sidang etik merupakan mekanisme internal Polri yang terpisah dari proses pidana, sehingga Eko tetap berstatus tersangka, bukan terpidana.
Sidang etik Irjen Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pekan depan, namun tanggal pasti dan susunan majelisnya belum diumumkan. Sidang etik Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan.
