mediasulsel.id, Makassar, Senin, 09/11/2026 — HUT Makassar ke-419 menjadi momentum bagi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk mengapresiasi penataan kota sekaligus mengingatkan perlunya solusi bagi pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak pembenahan kawasan.
Pesan tersebut disampaikan setelah Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka hari jadi Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Senin (09/11/2026).
Peringatan bertema “Nyalakan Harapan, Merawat Masa Depan” itu turut menjadi ruang pembahasan kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan serta pengelolaan lingkungan.
HUT Makassar ke-419 soroti penataan kota dan nasib pedagang
Dalam keterangan resmi Pemkot Makassar, Andi Sudirman menilai pembenahan kebersihan, keindahan, dan kawasan perkotaan di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin menunjukkan perkembangan positif.
“Luar biasa perubahan yang dilakukan, termasuk keberanian untuk bergerak menata kembali PKL,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (09/11/2026).
Namun, ia menekankan bahwa upaya menghadirkan kawasan yang tertib perlu disertai perhatian terhadap keberlangsungan usaha masyarakat.
Pemindahan pedagang, menurutnya, perlu diikuti pilihan lokasi yang layak, terutama bagi mereka yang telah lama mengandalkan penghasilan dari kawasan yang ditata.
Andi Sudirman menyatakan kesiapan pemerintah provinsi bekerja sama dengan Pemkot Makassar untuk mendukung pemberdayaan pedagang dan menjajaki penyediaan tempat bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Ia berharap perubahan wajah kota juga memberi kesempatan ekonomi bagi warga.
Selain penataan kawasan, gubernur menyoroti kebutuhan modernisasi pengelolaan sampah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Pembenahan kawasan Antang dan gagasan pengembangannya sebagai hutan kota juga menjadi bagian dari pembicaraan mengenai penguatan ruang terbuka hijau.
Dukungan pembangunan dan komitmen pemberdayaan warga
Andi Sudirman menyebut dukungan anggaran pembangunan dari pemerintah provinsi yang masuk ke Makassar mencapai lebih dari Rp700 miliar.
Menurut penjelasannya, dukungan tersebut mencakup pengembangan kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Sudiang, jalan, serta bantuan pembangunan rumah ibadah.
Ia menyebut nilai pembangunan di CPI berada pada kisaran Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
Angka tersebut disampaikan sebagai gambaran dukungan pembangunan pemerintah provinsi di Makassar, tanpa rincian periode anggaran dalam keterangan kegiatan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai capaian pembangunan merupakan hasil keterlibatan banyak pihak.
“Makassar bukan kota yang bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujar Munafri.
Ia menekankan perlunya keselarasan program dengan pemerintah provinsi serta dukungan DPRD, perangkat daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Munafri juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan untuk mencapai kondisi kota yang diharapkan.
Menurutnya, tanggung jawab pemerintah mencakup penyediaan ruang aktivitas dan pemberdayaan agar warga memiliki kesempatan mengembangkan potensi secara produktif.
Dalam pembahasan lingkungan, Munafri menyampaikan bahwa Makassar telah keluar dari status pengawasan pada evaluasi pengelolaan lingkungan dan dapat kembali mengikuti proses penilaian Adipura.
Pernyataan tersebut menjadi dorongan untuk melanjutkan pembenahan persampahan dan kebersihan bersama masyarakat.
Momentum hari jadi kota diarahkan untuk memperkuat kerja sama pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan warga. Penataan kawasan, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi menjadi agenda yang perlu berjalan beriringan.
