Mediasulsel.id, Jakarta, Selasa, 27/10/2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029.
Program dengan dukungan Bank Dunia tersebut menggabungkan pembenahan administrasi pertanahan, integrasi data tata ruang, dan modernisasi sistem informasi untuk memperkuat kepastian hak masyarakat.
Koordinasi lintas instansi menentukan pelaksanaan
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyampaikan target itu pada Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Jakarta, Senin, 26/10/2026.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat,” ujar Dalu.
Pelaksanaan program melibatkan Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri. Keterhubungan informasi antarinstansi diharapkan membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Penguatan sistem untuk manfaat jangka panjang
Dalu meminta komitmen diwujudkan melalui kebijakan, organisasi pelaksana, sumber daya manusia, dan percepatan keputusan.
Pembenahan melalui ILASPP diarahkan melampaui pemenuhan target kegiatan, yakni mendukung kepastian hukum serta tata ruang yang terintegrasi.
Pertemuan dihadiri spesialis pertanahan Bank Dunia Willem van der Muur. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta pejabat terkait mengikuti secara daring maupun luring.
