mediasulsel.id Makassar, 23 Juni 2025 — Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menyoroti dua persoalan mendesak yang dialami warga Rajawali dan sekitarnya: banjir akibat buruknya sistem drainase serta ketimpangan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Aspirasi ini ia sampaikan usai menerima langsung keluhan masyarakat terkait kondisi lingkungan dan hambatan memperoleh bantuan pendidikan.
“Masalah banjir di Rajawali bukan hal baru, tapi solusi permanen belum hadir. Setiap hujan, genangan menghambat aktivitas warga, termasuk anak-anak sekolah,” tegas Irwan.
Banjir Menahun: Butuh Peta Risiko & Rencana Besar
Irwan menilai penanganan drainase selama ini cenderung tambal sulam. Ia mendorong Pemkot menyusun rencana besar penanggulangan banjir berbasis data dan pendekatan teknis jangka panjang, melalui:
Pemetaan kawasan rawan banjir dan normalisasi saluran prioritas.
Konsultasi publik untuk memastikan solusi sesuai kebutuhan warga.
Koordinasi lintas instansi: Dinas PU, DLH, hingga kecamatan untuk eksekusi terpadu.
Akses Pendidikan: Permudah Beasiswa, Libatkan RT/RW
Banyak keluarga prasejahtera di Rajawali disebut tidak mengetahui jalur beasiswa atau terkendala administrasi.
“Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan beban tambahan,” ujar Irwan.
Ia mendorong:
Skema beasiswa yang lebih inklusif, prosedur sederhana, dan sosialisasi aktif.
Pelibatan RT/RW dan kelurahan dalam pendataan.
Sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan, Dinsos, dan Disdukcapil agar penerima tepat sasaran.
Komitmen Politik di DPRD
Irwan memastikan seluruh aspirasi Rajawali akan dibawa ke forum DPRD dan masuk sebagai pokok pikiran dalam penyusunan program prioritas 2025.
“Kita tidak boleh membuat kebijakan yang jauh dari kebutuhan rakyat. Isu-isu ini akan saya kawal dan perjuangkan,” tutupnya.
Ringkasnya…
Banjir Rajawali: perlu rencana permanen berbasis peta risiko, bukan tambal sulam.
Akses pendidikan: sederhanakan beasiswa dan libatkan RT/RW untuk pendataan tepat sasaran.
Sinergi lintas OPD: PU–DLH–kecamatan (drainase), Disdik–Dinsos–Disdukcapil (beasiswa).
DPRD: aspirasi akan dikawal dalam program prioritas 2025.
