Mediasulsel.id, Bandung, Rabu, 11/11/2026 – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap sejumlah personel yang terseret kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto akan terus berlanjut. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo termasuk personel yang dijadwalkan menjalani sidang etik tersebut.
Kepastian itu disampaikan Suyudi di Bandung, Rabu, 11/11/2026, seusai pembukaan Job Fair Polisi Peduli Pengangguran di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Polri menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi Listyo meski masih berstatus perwira tinggi bintang empat aktif. Sidang etik terhadap Listyo beserta dua tersangka lain, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi, direncanakan berlangsung pekan depan setelah penyidik Bareskrim Polri menyelesaikan pemeriksaan.
Polri Tegaskan Tidak Ada Impunitas
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan setiap personel yang diduga melanggar aturan akan diproses tanpa pembedaan. Pernyataan itu disampaikan Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa, 10/11/2026, setelah sidang etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” ujar Isir.
Isir menjelaskan susunan majelis komisi yang menyidangkan Listyo sepenuhnya berada di tangan Kapolri. Komposisi perangkat sidang akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan kepangkatan.
“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar Isir.
Isir mencontohkan sidang etik terhadap Ahrie yang berpangkat bintang dua dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Mekanisme serupa menjadi pertimbangan dalam menentukan susunan majelis untuk Listyo yang masih berpangkat bintang empat aktif.
“Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tutur Isir.
Timsus Dalami Dugaan Makar
Di sisi lain, Polri memastikan tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sedang mendalami dugaan makar dalam perkara penyadapan tersebut. Isir mengatakan Polri membutuhkan waktu karena penyelidikan dan penyidikan dugaan makar membutuhkan proses yang panjang.
“Terkait potensi dugaan makar, seperti yang telah kami sampaikan, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespon dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh bapak Kabareskrim sedang melakukan pendalaman,” kata Isir di Mabes Polri, Rabu, 11/11/2026.
Isir meminta seluruh pihak menunggu hasil pendalaman yang dilakukan Bareskrim Polri. Ia juga meminta masyarakat mendukung proses tersebut.
“Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi butuh proses. Kami pastikan, tim dipimpin bapak Kabareskrim sedang bekerja,” tegas Isir.
Dugaan makar masih didalami penyidik dan belum menjadi kesimpulan hukum. Hingga kini Bareskrim Polri belum mengumumkan pasal tambahan dan motif resmi perkara ini belum ditetapkan.
Ahrie Sonta menjadi personel pertama yang menjalani sidang etik dalam perkara ini. Ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri dan menyatakan banding atas putusan tersebut. Pelanggaran Ahrie terjadi saat ia menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri dan diduga menyalahgunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk penyadapan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempat tersangka dijerat Pasal 258 UU 1/2023, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih menjalani pemulihan kesehatan pascastroke.
Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12/11/2026 untuk membahas perkembangan perkara ini. Polri juga telah mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan permohonan itu masih ditelaah.
