mediasulsel,.id – Jakarta – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bertemu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, untuk membahas penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/1/2026), sebagai bagian dari upaya Pemkot Makassar memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pertemuan ini membahas sejumlah hal strategis terkait keberlanjutan pembangunan Kota Makassar, khususnya pengelolaan keuangan daerah,” kata Munafri Arifuddin.
Munafri menyebut, diskusi bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah menitikberatkan pada sistem dan skema pengelolaan keuangan daerah ke depan agar lebih akuntabel, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
“Kami membahas bagaimana menjaga keuangan daerah agar tetap mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 yang menuntut pemerintah daerah lebih cermat dan inovatif dalam mengelola APBD.
“Efisiensi anggaran menjadi tantangan sekaligus dorongan agar APBD dikelola lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Munafri.
Selain APBD, pertemuan tersebut turut membahas mekanisme perubahan nama perusahaan daerah (Perseroda) milik Pemkot Makassar, termasuk skema keuangan dan penyertaan modal, guna memperkuat kinerja BUMD.
Munafri juga mengundang Agus Fatoni untuk berkunjung ke Makassar dan memberikan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap Pak Dirjen dapat memberikan arahan langsung kepada ASN Pemkot Makassar,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Agus Fatoni menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemkot Makassar dalam mengoptimalkan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung optimalisasi APBD, termasuk melalui pemanfaatan aset daerah dan BUMD, sepanjang dilakukan sesuai regulasi,” kata Fatoni.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan pihak ketiga dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Sebelumnya, Munafri juga melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah. Rangkaian pertemuan ini menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
