mediasulsel.id – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid memastikan ketersediaan lahan sekaligus kepastian hukum hak atas tanah untuk pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan. Kepastian itu ditunjukkan lewat penerbitan Surat Keputusan (SK) Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas sekitar 328 ribu hektare.
Nusron mengatakan, tugas ATR/BPN dalam program swasembada pangan adalah menyiapkan lahan. Ia menyebut pelepasan kawasan hutan sudah dilakukan dan penerbitan SK hak atas tanah juga berjalan.
“Kalau tugas saya (dalam program swasembada pangan) itu penyediaan lahan. Pelepasan kawasan hutan sudah, SK HGU-nya juga sudah kami terbitkan. Dari sekitar 486 ribu hektare, yang sudah kami terbitkan SK HGU dan HGB ada 328 ribu hektare,” ujar Nusron.
Penerbitan SK tersebut merupakan tindak lanjut dari pelepasan kawasan hutan di Papua Selatan. Cakupannya berada di Merauke, Mappi, dan Boven Digoel.
Lihat Juga: ATR/BPN Cetak 1,2 Juta Sertipikat PTSL Sepanjang 2025, Bidang Terdaftar Tembus 97,4 Juta
Nusron menegaskan, kepastian hukum lewat sertifikasi dan penerbitan hak diperlukan agar implementasi program nasional berjalan tanpa hambatan sengketa lahan.
Soal penyesuaian tata ruang, Nusron mengingatkan seluruh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sinkronisasi tata ruang, kata dia, harus sesuai aturan.
“RDTR itu basisnya kecamatan dan harus menginduk pada RTRW kabupaten dan provinsi. Semua perencanaan tata ruang ini sinkron. Jika ada pelepasan kawasan hutan, itu berarti sudah tercantum dalam RTRW dan statusnya bukan lagi kawasan hutan,” jelasnya.
Pernyataan Nusron disampaikan usai rapat koordinasi pengembangan kawasan swasembada yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. Rapat dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Dalam agenda itu, Nusron juga didampingi Plt Dirjen PPTR Virgo Eresta Jaya serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Ditjen PHPT Suwito.
