mediasulsel.id, Jakarta, Selasa, 28/07/2026 — Pejabat administrator PKA 2026 diminta menjadi arsitek perubahan yang mampu menerjemahkan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menjadi perbaikan nyata hingga loket pelayanan.
Diperbarui Selasa, 28/07/2026, 18.25 WITA – Artikel diperbarui dengan arahan terbaru Wakil Menteri ATR sekaligus Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan kepada peserta PKA 2026.
Ossy Dorong Administrator Menggerakkan Perubahan
Wakil Menteri ATR sekaligus Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyampaikan arahan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2026 secara daring pada Senin, 27/07/2026.
Menurut Ossy, pejabat administrator memiliki posisi penting karena menjadi penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan tugas di kantor pusat, kantor wilayah, serta kantor pertanahan.
“Administrator harus menjadi arsitek perubahan di unit-unit kerja yang ada,” kata Ossy Dermawan dalam pengarahan tersebut.
Ia menegaskan perubahan tidak boleh berhenti pada dokumen, rapat, atau gagasan yang hanya tersimpan sebagai rencana kerja.
Perubahan harus terlihat melalui prosedur yang lebih sederhana, waktu layanan yang lebih singkat, informasi yang mudah dipahami, dan penyelesaian pengaduan yang bertanggung jawab.
Ossy juga meminta peserta memperkuat kemampuan membaca persoalan di satuan kerja masing-masing sebelum menyusun solusi yang terukur dan dapat diterapkan.
Pejabat administrator perlu membangun kerja sama lintas bagian karena pelayanan pertanahan dan penataan ruang melibatkan data, proses teknis, administrasi, serta komunikasi langsung dengan masyarakat.
Pelayanan Publik Menjadi Ukuran Keberhasilan
Kementerian ATR/BPN menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dari transformasi organisasi.
Peserta PKA 2026 diharapkan memiliki pola pikir terbuka, bersedia terus belajar, dan mampu menyesuaikan cara kerja dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi.
Ossy mengingatkan kepercayaan publik dibangun dari pengalaman warga ketika mengurus layanan setiap hari.
Satu pelayanan yang buruk dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap institusi, sedangkan pelayanan yang konsisten akan memperkuat keyakinan bahwa negara hadir secara profesional.
Karena itu, pejabat administrator diminta tidak hanya mengawasi rutinitas, tetapi juga memastikan setiap unit memiliki target perbaikan, pembagian tanggung jawab, dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Arahan tersebut melengkapi pembukaan PKA 2026 yang diikuti 131 pejabat dari kantor pusat dan satuan kerja daerah.
Program pelatihan berlangsung hingga November 2026 dengan materi kepemimpinan, manajemen kinerja, studi lapangan, dan penyusunan aksi perubahan.
Hasil pelatihan diharapkan memperkuat pelayanan pertanahan dan tata ruang yang lebih cepat, mudah, transparan, serta dapat dipercaya masyarakat.
