mediasulsel.id – Maros, Sulsel – Nasib tragis menimpa Pasar Rakyat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski sempat diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, bangunan pasar tersebut kini terbengkalai dan tak kunjung dimanfaatkan.
Pembangunan pasar ini menyedot dana dari APBN hingga Rp7 miliar. Sayangnya, usai diresmikan, pasar itu tak pernah benar-benar beroperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Bangunan yang seharusnya menjadi denyut baru sektor perdagangan justru kosong dan sunyi. Sejumlah bagian terlihat mulai rusak karena lama tak digunakan. Ironi ini memicu sorotan publik, terutama dari kalangan pemuda di Kecamatan Maros Baru.
Bendahara DPK KNPI Kecamatan Maros Baru, Muh. Akbar, menyayangkan kondisi pasar yang terbengkalai. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti pemanfaatan aset tersebut.
“Pasar ini dibangun dengan uang negara, tapi sampai sekarang belum digunakan. Ini menimbulkan banyak tanda tanya,” ucap Akbar kepada wartawan, Minggu (3/8/2025).
Selain itu Ketua DPK KNPI, Muh. Rivaldi, juga buka suara. Ia menilai kondisi ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera bertindak agar pasar tak sekadar menjadi bangunan kosong tanpa manfaat nyata.
“Kami minta Bupati Maros dan DPRD segera turun ke lapangan. Jangan hanya duduk di kantor. Pasar ini harus diaktifkan agar bisa menggerakkan ekonomi warga,” tegas Rivaldi.
Ia menilai, bila tak segera diatasi, kerusakan pasar akan makin parah dan nilai investasinya akan sia-sia. Apalagi, saat ini banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan tempat usaha yang layak.
Sekretaris DPK KNPI, Saenal Sallang, menambahkan bahwa kondisi fisik bangunan pasar saat ini sangat memprihatinkan. Atap mulai bocor, lantai rusak, dan sarana pendukung tak lagi terawat.
“Sayang sekali kalau bangunan sebagus ini tidak dimanfaatkan. Padahal potensinya besar untuk mendorong sektor UMKM dan membuka lapangan kerja baru,” kata Saenal.
Ia mendorong agar Pemkab Maros mempertimbangkan berbagai opsi, mulai dari pengaktifan kembali pasar, relokasi pedagang, hingga kerja sama pengelolaan dengan pihak swasta profesional.
KNPI menilai, keberadaan pasar ini seharusnya menjadi solusi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas usaha. Bukan malah menjadi beban anggaran yang tidak produktif.
“Pasar ini tidak boleh dibiarkan menjadi simbol kegagalan. Harus ada langkah cepat dan strategis agar dana Rp7 miliar itu tidak benar-benar terbuang percuma,” tutup Rivaldi.
