mediasulsel.id – JAKARTA — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Capaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, kepada Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/02/2026).
Mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045,” kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Predikat WBK merupakan pengakuan bergengsi bagi instansi yang mampu menunjukkan komitmen nyata dalam pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas layanan secara konsisten dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Rini Widyantini menegaskan bahwa evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) terus didorong agar birokrasi semakin berdampak serta selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Penyerahan penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan upaya terbaik dalam memperkuat reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Mario Said mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang baru pertama kali diraih oleh DPM-PTSP Kota Makassar tersebut.
“Alhamdulillah, ini pencapaian luar biasa bagi kami. Penghargaan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang selalu menekankan pentingnya pelayanan publik yang berintegritas,” katanya.
Mario menegaskan, predikat WBK bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk terus berbenah dan menghadirkan inovasi layanan.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk dipertahankan, tetapi juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional,” jelasnya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Mario Said turut didampingi Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, Firman Wahab, serta Fungsional Penata Perizinan, Aan Koneri. Kegiatan ini juga melibatkan pendampingan dari Inspektorat, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), serta sejumlah perangkat daerah teknis terkait guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
