banner BPKAD Kota Makassar 728x90
Nasional

4 Prioritas AI Pemerintah, Bidik 9 Juta Talenta Digital

2
×

4 Prioritas AI Pemerintah, Bidik 9 Juta Talenta Digital

Sebarkan artikel ini
Prioritas AI pemerintah dipaparkan Airlangga Hartarto pada forum di Jakarta, 21 Oktober 2026
4 Prioritas AI Pemerintah, Bidik 9 Juta Talenta Digital. Foto Kemenko Perekonomian. doc istimewa
banner BPKAD Kota Makassar 728x90

mediasulsel.id, Jakarta, Kamis, 22/10/2026 — Prioritas AI pemerintah mencakup penguatan infrastruktur, penyiapan tenaga terampil, perluasan pemanfaatan teknologi, serta tata kelola dan kerja sama internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan empat agenda tersebut secara virtual pada The Artificial Intelligence Impact Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 21/10/2026.

Prioritas AI pemerintah dimulai dari infrastruktur dan talenta

“Indonesia tidak hanya membutuhkan wacana tentang AI semata, melainkan eksekusi nyata dari strategi hingga dampak langsung,” ujar Airlangga dalam paparan yang dimuat pada keterangan resmi Kemenko Perekonomian, Rabu, 21/10/2026.

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diarahkan untuk membantu produktivitas industri, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan layanan publik.

Agenda pertama berfokus pada kesiapan infrastruktur digital dan pasokan energi yang menopang pusat data.

Agenda kedua menyasar pemenuhan kebutuhan sembilan juta talenta digital pada 2030 melalui pengembangan keterampilan dan dukungan pelatihan.

Pemerintah juga menyebut kolaborasi Danantara bersama Arm untuk melatih 15.000 insinyur desain cip semikonduktor dalam tiga tahun.

Angka tersebut merupakan sasaran pengembangan tenaga terampil, sehingga tidak berarti seluruh kebutuhan tenaga kerja digital sudah terpenuhi.

Adopsi industri dan perlindungan publik

Agenda ketiga memperluas penggunaan AI pada manufaktur, rantai pasok, dan layanan publik.

Bidang yang disebut antara lain perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), logistik, perpajakan, serta kesehatan.

Kawasan Ekonomi Khusus juga diarahkan menjadi tempat pengembangan riset dan komersialisasi teknologi.

Sementara itu, agenda keempat mencakup penguatan tata kelola serta kolaborasi global, termasuk kerja sama Indonesia dan Singapura melalui Project NUSA.

Airlangga menekankan bahwa keamanan, akuntabilitas, perlindungan publik, dan kepastian aturan harus menyertai penerapan teknologi tersebut.

Empat agenda ini menunjukkan bahwa pengembangan AI membutuhkan kesiapan tenaga kerja dan layanan pendukung sekaligus.

Manfaatnya diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pelayanan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *