MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Senin, 16 November 2026 — Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan permintaan maaf atas polemik kerja sama jasa influencer dengan sejumlah kementerian yang nilai kontraknya mencapai sekitar Rp14,69 miliar.
Permintaan maaf itu disampaikan Raffi melalui video di akun media sosialnya pada Senin (16/11/2026). Ia mengatakan tidak bermaksud menjadikan pernyataannya sebagai pembelaan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas keresahan masyarakat.
“Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” kata Raffi.
Polemik muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kontrak pengadaan jasa influencer yang berkaitan dengan perusahaan terafiliasi Raffi dan aktivitas grup The Dudas Minus One.
Kerja sama yang dipersoalkan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada periode sebelum Raffi menjabat utusan khusus, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika ia telah memegang jabatan tersebut.
Nilai sekitar Rp14,69 miliar merupakan total kontrak yang menjadi sorotan, bukan jumlah dana bantuan yang dijanjikan para selebritas itu. Kontrak tersebut mencakup pekerjaan publikasi dan produksi konten, dengan pelaksanaan kegiatan di beberapa lokasi.
Raffi menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai kegiatan sebagai pekerja seni, termasuk endorsement dan kerja sama komersial. Menurut penuturannya, konsultasi itu memberikan penjelasan mengenai aktivitas yang dapat dijalankannya.
Meski demikian, Raffi mengakui bahwa kepatutan dan kepercayaan publik harus menjadi pertimbangan ketika seseorang mengemban jabatan negara. Ia menyebut polemik ini sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Raffi juga menyatakan terbuka jika Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan pemeriksaan atau meminta kelengkapan dokumen terkait kerja sama tersebut.
Di tengah kritik publik, Raffi bersama Ariel NOAH, Desta Mahendra dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Raffi menjelaskan dana bantuan itu berasal dari dana pribadinya dan pengembalian honor pribadi sejumlah anggota kelompok, bukan pengalihan langsung anggaran negara. Ia menegaskan langkah tersebut tidak mengurangi pembayaran kepada kru produksi, pekerja lepas, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, maupun masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Bantuan direncanakan diprioritaskan bagi warga terdampak bencana di Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh. Bentuk bantuan yang disebutkan antara lain dukungan logistik, infrastruktur penanganan kebutuhan masyarakat, serta bantuan lain sesuai kondisi lapangan dan koordinasi dengan pihak terkait.
Dalam konferensi pers bersama anggota The Dudas Minus One di Jakarta, Raffi turut menanggapi desakan agar ia mengundurkan diri sebagai Utusan Khusus Presiden. Ia mengatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kelanjutan tugasnya.
Pihak kelompok menyatakan komitmen bantuan kemanusiaan bukan dimaksudkan untuk mengakhiri kritik atau menggantikan kebutuhan akan transparansi pelaksanaan kontrak.
Polemik ini sekaligus memunculkan perhatian terhadap penggunaan anggaran negara untuk jasa promosi, proses pengadaan, dan potensi konflik kepentingan dalam kerja sama antara instansi pemerintah dan pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat publik.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, kesediaan Raffi untuk diperiksa tidak dengan sendirinya berarti telah ditemukan pelanggaran hukum. Penilaian atas prosedur pengadaan, pelaksanaan kontrak, dan pertanggungjawaban anggaran tetap menjadi kewenangan lembaga pengawas serta aparat yang berwenang.













