Serapan APBD Makassar Baru 10 Persen, DPRD Soroti Kinerja Pimpinan SKPD

oleh -19320 Dilihat
oleh
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Kasrudi
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Kasrudi

Makassar, mediasulsel.id –  – Serapan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Makassar menjadi sorotan tajam anggota DPRD Kota Makassar. Melalui rapat monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (09/04/2025), terungkap bahwa realisasi anggaran hingga triwulan pertama 2025 masih sangat minim.

Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Kasrudi, menyampaikan keprihatinannya terhadap lambannya kinerja SKPD dalam mengeksekusi anggaran.

banner DPRD Makassar 728x90

Menurutnya, hingga memasuki pertengahan April bahkan mendekati Mei, rata-rata serapan anggaran baru mencapai sekitar 10 persen.

“Mulai tanggal 9 sampai 11 April ini kami pantau progresnya, dan hasilnya sangat memprihatinkan. Sudah masuk bulan April, tapi serapan anggaran masih sangat rendah,” ungkapnya.

Ia menegaskan, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan program, terutama yang menyentuh langsung masyarakat.

“Kalau anggarannya sudah disahkan dalam APBD pokok, jalankan saja. Jangan tunggu kepala dinas definitif. Ini uang rakyat, harus dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata, bukan disimpan begitu saja,” tegasnya.

Seharusnya, kata Kasrudi, pada triwulan pertama sudah mulai tampak pengerjaan fisik, seperti peningkatan jalan berkaitan dengan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini telah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Legislator dua periode ini menekankan, keterlambatan sangat berisiko karena menyangkut waktu pelaksanaan teknis di lapangan yang kerap terhambat faktor cuaca dan logistik.

“Kalau pekerjaan menumpuk di akhir tahun, kualitas pasti akan dikorbankan. Kita tidak ingin pekerjaan asal jadi hanya karena kejar target. Karena itu, kami mendesak dinas-dinas teknis untuk segera lepas dari zona nyaman dan bekerja maksimal,” tutupnya.

Di akhir keterangannya, Kasrudi berharap seluruh SKPD dapat segera mempercepat pelaksanaan program yang telah dianggarkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus menghindari terjadinya SiLPA yang besar di akhir tahun. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.