mediasulsel.id – MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mendorong percepatan perbaikan sarana dan prasarana di kompleks kantor dinas Pemkot Makassar yang berlokasi di Jalan Urip Sumohardjo. Hal itu disampaikan usai melakukan inspeksi mendadak ke beberapa kantor dinas yang tergabung di kawasan tersebut, Kamis (10/7/2025).
Sejumlah kantor yang dikunjungi antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Tata Ruang. Dalam kunjungannya, Appi menyoroti kondisi bangunan yang padat, keterbatasan lahan parkir, serta kurangnya kebersihan lingkungan kerja.
Ia menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh agar para aparatur sipil negara (ASN) bisa bekerja dengan lebih maksimal. Selain itu, ia juga mengingatkan soal pentingnya standarisasi pelayanan publik di semua unit pemerintahan, termasuk dalam hal tata kelola ruangan hingga kebersihan kantor.
“Kalau ada bangunan yang rawan runtuh atau rusak, jangan tunggu celaka dulu baru diperbaiki. Saya minta ini segera ditangani,” ujarnya.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga diminta turun tangan cepat menangani berbagai persoalan fisik bangunan dan infrastruktur pendukung.
Selain itu, Appi mengingatkan pentingnya menjaga optimalisasi pendapatan daerah saat melakukan sidak di Bapenda. Ia menginstruksikan agar ada sistem pengawasan harian guna mencegah kebocoran pendapatan.
“Pendapatan daerah adalah pondasi belanja. Kalau bocor, program pembangunan bisa terganggu. Jadi harus dikawal ketat, laporannya rutin setiap hari, dan ada antisipasi cepat jika ada kejanggalan,” kata Appi.
Ia juga mendorong peningkatan koordinasi antar bidang dalam lingkup Bapenda agar target pendapatan bisa tercapai dengan baik.
Terkait rencana pembangunan Makassar Government Center (MGC) sebagai pusat pemerintahan terpadu, Appi mengaku hal tersebut masih menjadi agenda jangka menengah karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Saat ini, Pemkot Makassar masih fokus pada prioritas lain seperti pembenahan sekolah, perbaikan infrastruktur di wilayah kepulauan, serta revitalisasi pasar dan kantor-kantor kelurahan yang masih menumpang.
“MGC tetap jadi target kita, tapi prioritas saat ini masih di pendidikan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik di wilayah pinggiran,” tutupnya.