MEDIASULSEL.ID — Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat telah mencapai 94,73 persen. Sementara itu, pencairan di tingkat daerah masih berjalan lambat, dengan hanya 11 dari 542 pemerintah daerah yang telah mencairkan THR bagi ASN mereka.
Realisasi THR ASN Pusat Hampir Tuntas
Hingga 19 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, Kementerian Keuangan mencatat pencairan THR ASN pusat mencapai Rp11,57 triliun untuk 1,91 juta pegawai. Rinciannya sebagai berikut:
- PNS Pusat: Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai.
- PPPK: Rp377,37 miliar untuk 98,84 ribu pegawai.
- Polri: Rp1,81 triliun untuk 457,24 ribu personel.
- TNI: Rp2,66 triliun untuk 474,95 ribu personel.
- PPNPN: Rp489,93 miliar untuk 146,39 ribu pegawai.
Sebanyak 8.826 satuan kerja (satker) atau 99,71 persen dari total 8.852 satker telah menyelesaikan pembayaran THR. Selain itu, 95 kementerian/lembaga (K/L) telah menuntaskan pencairan.
THR Pensiunan Capai 98,18 Persen
Pemerintah juga telah menyalurkan THR kepada 3,58 juta pensiunan dengan total Rp11,57 triliun. Dana ini disalurkan melalui:
- PT Taspen: Rp10,19 triliun untuk 3,09 juta pensiunan.
- PT Asabri: Rp1,38 triliun untuk 481,86 ribu pensiunan.
THR ASN Daerah Masih Minim, Sri Mulyani Minta Pemda Percepat Pencairan
Berbeda dengan ASN pusat, pencairan THR ASN daerah masih tertinggal. Hingga saat ini, baru 11 pemerintah daerah yang telah mencairkan THR, atau sekitar 2 persen dari total Pemda. Jumlah yang telah tersalurkan baru mencapai Rp242,19 miliar untuk 44.532 pegawai.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa keterlambatan ini terjadi karena proses administratif di daerah, seperti penerbitan peraturan kepala daerah sebagai dasar hukum pencairan THR. Ia berharap Pemda segera menyelesaikan prosedur agar THR dapat diterima ASN daerah dalam waktu dekat.
Alokasi Anggaran THR ASN 2025
Pemerintah telah mengalokasikan Rp49,4 triliun untuk pembayaran THR ASN tahun ini dengan rincian:
- Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.
- Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun yang dikelola dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
- Rp19,3 triliun untuk ASN daerah.
Dengan realisasi pencairan yang hampir mencapai target, diharapkan seluruh ASN, baik pusat maupun daerah, segera menerima hak mereka sesuai jadwal yang ditetapkan. Pemerintah akan terus memantau dan mendorong percepatan pencairan THR di daerah agar tidak terjadi keterlambatan lebih lanjut.