mediasulsel.id – MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan ketegasannya dalam menata ruang kota, khususnya terhadap bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) seperti trotoar dan drainase.
Penataan terbaru dilakukan di kawasan Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, tepatnya di sekitar SMK Negeri 4 Makassar. Puluhan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) bercat kuning yang telah berdiri selama kurang lebih 30 tahun akhirnya ditertibkan.
Menariknya, proses penertiban berlangsung tertib dan humanis. Para pedagang justru berinisiatif membongkar lapaknya secara mandiri sebelum tim gabungan turun merapikan sisa bongkaran di lokasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Pemkot Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menjelaskan bahwa langkah ini bukan tindakan mendadak, melainkan melalui proses panjang. Mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga teguran lisan dan tertulis yang telah dilakukan berulang kali.
“Pendekatan sudah kami lakukan selama berbulan-bulan bersama pihak kecamatan dan kelurahan. Alhamdulillah, masyarakat akhirnya memahami,” ujarnya.
Sebanyak 60 lapak PKL ditertibkan dalam kegiatan ini. Penertiban juga melibatkan tim gabungan lintas instansi, termasuk Satpol PP Kota dan Provinsi, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Damkar, BPBD, serta dukungan dari enam kecamatan.
Sebanyak 30 truk dikerahkan untuk mengangkut sisa material bongkaran pada hari yang sama. Drainase yang sebelumnya tertutup pun langsung dibersihkan agar kembali berfungsi optimal.
Tidak adanya penolakan dalam proses ini menjadi bukti tumbuhnya kesadaran masyarakat. Para pedagang dinilai kooperatif dan memahami pentingnya mengembalikan fungsi ruang publik.
Camat Bontoala, Pataullah, menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan saat ini lebih pada tahap pembersihan, bukan penertiban paksa.
“Sebagian besar lapak sudah dibongkar sendiri oleh pemiliknya sejak pekan lalu. Kami hanya membantu merapikan sisa-sisanya,” jelasnya.
Ke depan, Pemkot Makassar memastikan penataan serupa akan terus dilakukan di titik lain. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen menghadirkan kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman.
Sebagai solusi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga menyiapkan dukungan bagi PKL terdampak melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan syarat para pedagang bersedia berjualan di lokasi yang diperbolehkan.
