Tidak Ingin Dimanfaatkan Mafia Tanah dalam Pertarungan Sumber Daya Agraria, Menteri Nusron Ingin MASKI Perkuat Integritas

oleh -9 Dilihat
oleh
“Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan arahan pada Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).”
“Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan arahan pada Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).”

mediasulsel.id – Bali – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025, Selasa (25/11/2025). Di hadapan para surveyor dari berbagai daerah, ia menegaskan pentingnya menjaga integritas agar tidak dimanfaatkan oleh mafia tanah dalam perebutan sumber daya agraria.

“Ini pertarungan sumber daya, Bapak/Ibu sekalian. Karena itu saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan, dan tidak baik,” ujar Menteri Nusron.

banner DPRD Makassar 728x90

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyinggung kembali kasus “Pagar Laut” yang ramai dibahas pada awal masa jabatannya. Menurutnya, fenomena tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum surveyor. Ia mengingatkan bahwa godaan untuk melakukan kejahatan pertanahan akan selalu muncul karena tanah merupakan sumber daya yang tidak dapat diciptakan manusia.

“Manusia tidak bisa membuat tanah, tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat udara. Itu hukum alam,” tuturnya.

Mafia Tanah Dimulai dari Tahap Pengukuran

Menteri Nusron menjelaskan, besarnya nilai strategis sumber daya agraria menjadikan keberadaan instrumen pengambil keputusan dan pelaksana teknis sangat krusial. Instrumen pertama adalah pejabat ATR/BPN sebagai pengambil keputusan, dan instrumen kedua adalah surveyor sebagai pelaksana teknis di lapangan, termasuk anggota MASKI yang berada di garis awal proses pertanahan.

Ia menegaskan, berbagai bentuk kejahatan pertanahan yang dikenal sebagai mafia tanah hampir selalu berawal dari tahap pengukuran. Dua aspek yang kerap diperebutkan adalah aspek fisik dan aspek pengakuan.

Pada aspek fisik, rekayasa tidak akan terjadi tanpa keterlibatan pelaku lapangan. Sementara pada aspek pengakuan, rekayasa dapat muncul melalui dokumen yuridis, historis, maupun administrasi lainnya. Namun, Menteri Nusron menekankan bahwa seluruh klaim tersebut tidak akan dapat berdiri jika informasi fisik tanah sudah kuat dan akurat.

MASKI Didorong Perkuat Manajemen Pertanahan

Menteri Nusron menyampaikan harapan besarnya kepada MASKI sebagai mitra strategis ATR/BPN. Dengan ratusan anggota yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia, MASKI dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat manajemen land tenure dan administrasi pertanahan.

“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih menyisakan banyak tumpukan masalah,” pungkasnya.

Pada Munas MASKI 2025 yang akan berlangsung hingga 27 November, Menteri Nusron juga menyempatkan meninjau sejumlah stan yang menampilkan kemajuan teknologi dan peralatan survei lapangan.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging beserta jajaran. Turut hadir Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.