MEDIASULSEL.ID, Makassar, Minggu (22/11/2026) — Seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi sorotan setelah video siaran langsungnya di media sosial beredar luas. Pegawai perempuan tersebut terlihat mengenakan seragam Korpri dan terlibat adu komentar dengan sejumlah penonton yang mempertanyakan aktivitasnya pada jam kerja.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan telah memanggil pegawai tersebut untuk dimintai klarifikasi. Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding, membenarkan bahwa perempuan dalam rekaman merupakan PPPK di lingkup Pemprov Sulsel.
“Sudah dipanggil,” ujar Erwin saat memberikan keterangan pada Sabtu (21/11/2026).
Erwin menjelaskan bahwa pemeriksaan telah dilakukan, tetapi hasilnya masih dalam proses penyelesaian. Karena itu, hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada keputusan resmi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun bentuk sanksi.
## Siaran Langsung Berseragam Korpri Jadi Sorotan
Dalam rekaman yang ramai diperbincangkan, pegawai tersebut melakukan siaran langsung menggunakan pakaian dinas Korpri. Sejumlah penonton kemudian melontarkan kritik dan mempertanyakan mengapa ia masih aktif melakukan live ketika dianggap sedang berada dalam jam kerja.
Pegawai itu merespons dengan menyatakan bahwa waktu pulang kantor sudah dekat. Ia juga mempertanyakan aturan apa yang dianggap telah dilanggarnya. Percakapan memanas ketika sejumlah balasannya dinilai menggunakan bahasa yang tidak pantas.
Salah satu pernyataannya menyebut bahwa jam kerja tinggal sekitar lima menit. Namun, klaim yang disampaikan dalam video itu belum dengan sendirinya memastikan waktu kejadian maupun apakah aktivitas tersebut melanggar ketentuan kedinasan. Penilaian terhadap hal itu menjadi bagian yang perlu dijelaskan melalui pemeriksaan resmi.
Viralnya rekaman tersebut memunculkan perhatian terhadap penggunaan media sosial oleh aparatur pemerintah, terutama ketika mengenakan identitas kedinasan dan berinteraksi dengan masyarakat.
## BKD Periksa, Etika Bermedia Sosial ASN Disorot
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya telah menerbitkan surat edaran pada 21 Mei 2026 mengenai penggunaan media sosial oleh aparatur sipil negara. Edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Sulsel saat itu, Jufri Rahman, mendorong ASN menyampaikan informasi program pemerintah secara bijak dan bertanggung jawab.
Edaran tersebut juga menekankan penggunaan bahasa yang santun, penyampaian informasi terverifikasi, penghindaran unggahan provokatif, serta kewajiban menjaga citra positif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam kasus ini, sorotan publik bukan semata pada kegiatan siaran langsung, melainkan juga cara pegawai merespons komentar ketika tampil menggunakan seragam dinas.
Meski demikian, penentuan pelanggaran dan konsekuensi kepegawaian tetap harus didasarkan pada hasil klarifikasi, ketentuan yang berlaku, serta keputusan pejabat berwenang. BKD Sulsel belum mengumumkan putusan akhir pemeriksaan berdasarkan keterangan yang tersedia hingga Sabtu (21/11/2026).
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya profesionalisme, kehati-hatian, dan etika berkomunikasi di ruang digital bagi pegawai pemerintah, tanpa mendahului proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.













