Mediasulsel.id, Jakarta, Rabu, 18/11/2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dan dugaan makar semakin nyata.
Yusril menyampaikan hal itu di Trinity Tower, Jakarta, Rabu, 18/11/2026. Gelar perkara dugaan makar itu rencananya dilakukan Kamis, 19/11/2026.
Gelar Perkara dan SPDP
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” kata Yusril. Lokasi dan mekanisme gelar perkara belum dipastikan.
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas dugaan makar sudah terbit dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum, tertanggal Kamis, 12/11/2026. Pasal yang dipakai antara lain Pasal 191, 193 ayat (1), 196 ayat (1), dan Pasal 20 huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, antara lain maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikannya tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pasal 193 ayat (1) mengatur makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.
Yusril menegaskan SPDP tidak otomatis berarti ada tersangka, karena penetapan tersangka tetap membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan belum ada tersangka makar, dan penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi.
Bukti dan Motif yang Didalami
Penyidik menemukan upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait berhasil disita dan masih didalami.
Menurut Yusril, motif yang perlu didalami antara lain niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Temuan terbaru mengarah pada dugaan tujuan melumpuhkan pemerintahan, dan penyidikan perlu menelusuri kemungkinan aktor intelektual di balik peristiwa itu.
Pemeriksaan yang kini berfokus internal Polri tidak menutup kemungkinan berkembang ke pihak lain, termasuk elite politik dan birokrasi pemerintahan, sepanjang ada bukti. Hasil gelar perkara nantinya bisa menjadi dasar penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada atau penetapan tersangka baru, keduanya bersyarat bukti cukup.
Dugaan makar terkait penyadapan naik dari penyelidikan ke penyidikan pada Selasa, 17/11/2026, dan ditangani tim khusus yang diketuai Kabareskrim. Empat tersangka penyadapan adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
