mediasulsel.id – Sebanyak 858 siswa jenjang SMP di Kota Makassar dilaporkan belum mendapat bangku di sekolah negeri. Data ini mengemuka dalam pertemuan Wali Kota–Wakil Wali Kota bersama Komisi D DPRD Makassar membahas SPMB 2025 di Balai Kota.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, menyebut SMP favorit di kawasan padat sudah penuh, sementara sekolah lain masih punya ruang yang belum termanfaatkan optimal.
“SMP favorit di kawasan padat sudah penuh, namun masih ada sekolah lain yang daya tampungnya belum maksimal,” ujar Achi Soleman.Kamis, 24 Juli 2025.
Peta Masalah & Usulan DPRD
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menilai keterbatasan daya tampung di titik-titik padat menjadi pemicu utama. Ia mendorong langkah jangka menengah–panjang berupa regrouping satuan pendidikan tingkat SMP dan pembangunan sekolah baru di wilayah padat serta terpinggirkan.
“Kita harus progresif dan solutif. SPMB adalah wajah keadilan akses pendidikan di kota ini,” tegas Ari.
DPRD juga membuka opsi kemitraan dengan sekolah swasta agar akses tetap terjaga, disertai skema subsidi supaya orang tua tidak terbebani. Ari mendukung bus sekolah gratis dan meminta prioritas trayek ke kecamatan dengan keterbatasan akses seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate.
Respons Pemkot & Langkah Cepat
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menekankan penataan zonasi dan pemerataan kuota sebagai kunci. Sekolah yang selama ini kurang diminati akan dioptimalkan; kerja sama dengan sekolah swasta turut dibuka sebagai alternatif.
“Komitmen pemerintah kota jelas, tidak ada anak yang tertinggal dari hak pendidikan,” kata Munafri.
Pemkot menugaskan Kadisdik ke Jakarta untuk memastikan penambahan rombongan belajar (rombel) sesuai aturan serta menangani siswa yang belum terdaftar di Dapodik. Appi mengingatkan penambahan rombel dilakukan setelah pemerataan kuota antarsekolah tercapai agar tidak terjadi penumpukan di sekolah favorit. Ia menolak intervensi eksternal dalam penempatan siswa dan menekankan seluruh proses mengikuti regulasi.
Tahapan & Opsi yang Disiapkan
Tahapan SPMB 2025 masih berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Rangkaian solusi yang disiapkan Pemkot–DPRD antara lain:
Pemerataan sebaran dan optimalisasi daya tampung sekolah negeri,
Penambahan rombel sesuai regulasi pasca-pemerataan,
Kemitraan dengan sekolah swasta berbasis subsidi,
Perluasan layanan bus sekolah gratis ke wilayah akses terbatas,
Validasi Dapodik agar tak ada siswa tercecer.
Ringkasnya…
858 siswa SMP belum tertampung di sekolah negeri.
SMP favorit penuh, sebagian sekolah lain masih longgar.
DPRD dorong regrouping, pembangunan sekolah baru, dan subsidi swasta.
Pemkot optimalkan zonasi, tambah rombel sesuai aturan, perkuat bus sekolah gratis.
Target: tidak ada anak Makassar tertinggal dari hak pendidikan.
