MAKASSAR, MEDIASULSEL.ID — Antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Makassar, Jumat pagi, 11 September 2026.
Antrean terparah dilaporkan terjadi di SPBU kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan–Bumi Tamalanrea Permai atau BTP.
Deretan kendaraan diperkirakan mengular hingga tujuh kilometer dan menyebabkan kemacetan panjang di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan.
Sejumlah pengendara bahkan telah mengantre sejak dini hari untuk mendapatkan bahan bakar minyak.
Kepadatan kendaraan juga dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU lainnya di Kota Makassar.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan kelancaran pasokan dan distribusi BBM di Sulawesi Selatan.
Pertamina Klaim Stok BBM Sulawesi Selatan Aman
Di tengah antrean panjang yang masih terjadi, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan persediaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan masih aman dan mencukupi.
Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan penguatan distribusi dan pengaturan pelayanan telah dilakukan.
“Stok BBM subsidi di Sulawesi Selatan saat ini masih aman dan mencukupi,” kata Lilik dalam keterangannya, Senin, 7 September 2026.
Menurut Lilik, antrean di sejumlah SPBU mulai melandai setelah Pertamina melakukan penguatan distribusi.
Pertamina juga mengaku terus memantau kondisi setiap wilayah agar penyaluran BBM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Konsumsi Biosolar Meningkat
Lilik menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepadatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Rata-rata penyaluran harian Biosolar pada Agustus 2026 tercatat meningkat 14,6 persen dibandingkan Mei 2026.
Peningkatan konsumsi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas logistik dan transportasi, serta perubahan pola konsumsi akibat perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
Pertamina menyebut telah meningkatkan penyaluran Biosolar sebesar 14,6 persen dan Pertalite sebesar 7,6 persen di Sulawesi Selatan.
Distribusi BBM juga dipercepat melalui penyesuaian jam operasional depot dan optimalisasi mobil tangki menggunakan skema spot charter.
Meski memaparkan persentase peningkatan penyaluran, Pertamina belum menyebutkan secara terperinci besaran kuota, kebutuhan harian, maupun volume tambahan BBM yang disalurkan ke Sulawesi Selatan.
Antrean Masih Terjadi, Warga Pertanyakan Distribusi
Pernyataan Pertamina bahwa stok BBM masih aman belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Antrean kendaraan masih terjadi dan sejumlah pengendara harus menunggu berjam-jam untuk memperoleh BBM.
Jika persediaan memang aman dan mencukupi, Pertamina perlu menjelaskan secara terbuka penyebab antrean panjang yang terus berulang.
Pertamina juga perlu menyampaikan kondisi stok di terminal BBM, jadwal distribusi ke setiap SPBU, serta kendala yang menyebabkan bahan bakar sulit diperoleh masyarakat.
Pertamina, Pemerintah dan Aparat Diminta Bertindak
Pertamina didesak segera memperkuat distribusi, menambah pengiriman BBM ke SPBU yang mengalami kepadatan, serta memperpanjang jam pelayanan hingga kondisi kembali normal.
Informasi mengenai ketersediaan BBM di setiap SPBU juga perlu disampaikan secara berkala agar masyarakat tidak berpindah-pindah mencari bahan bakar.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu membentuk posko pengawasan distribusi BBM.
Posko tersebut diperlukan untuk mencocokkan data stok Pertamina dengan kondisi nyata di setiap SPBU.
Sementara itu, aparat kepolisian diminta membantu mengurai kemacetan di sekitar SPBU dan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi.
Pengawasan perlu diperketat terhadap dugaan penimbunan, pembelian berulang, penggunaan jeriken tanpa ketentuan, serta penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pertamina juga menyatakan pasokan elpiji 3 kilogram masih tersedia.
Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan memperoleh elpiji bersubsidi melalui pangkalan resmi.
Tanpa langkah cepat, terbuka, dan terkoordinasi, antrean BBM berpotensi terus mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan perputaran ekonomi di Makassar serta wilayah lainnya di Sulawesi Selatan.
