Mediasulsel.id, Jakarta, Senin, 09/11/2026 – Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permohonan itu dibenarkan Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dan kini masih dalam tahap penelaahan.
Keenam saksi diajukan untuk mendapatkan perlindungan selama penyidikan berjalan. LPSK belum mengungkap identitas mereka dan belum memastikan kapan penelaahan selesai. Sementara itu, Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12/11/2026, untuk membahas penanganan perkara ini.
Permohonan Perlindungan Masih Ditelaah LPSK
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias membenarkan lembaganya telah menerima permohonan perlindungan dari Polri untuk enam saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Permohonan itu kini masih ditelaah sebelum LPSK memutuskan langkah selanjutnya.
“Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan,” kata Susilaningtias saat dikonfirmasi, Minggu, 08/11/2026.
Susilaningtias memastikan jumlah saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan sebanyak enam orang. “Enam orang,” ujarnya.
LPSK belum mengungkap identitas maupun latar belakang keenam saksi tersebut. LPSK juga belum memutuskan apakah permohonan perlindungan itu akan dikabulkan, dan belum ada kepastian mengenai waktu penyelesaian penelaahan.
Keenam saksi itu dinilai penting dalam pengungkapan perkara dugaan penyadapan yang diduga berlangsung sejak 2025. Keterangan mereka berpotensi membantu penyidik mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak yang bertanggung jawab.
Komisi III DPR Jadwalkan Rapat dengan Kapolri
Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12/11/2026. Rapat itu secara khusus akan membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan rapat kerja itu akan membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar dalang dan motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Rapat baru dapat digelar pada Kamis, 12/11/2026, karena masa sidang DPR baru dibuka kembali pada Selasa, 10/11/2026.
Rapat kerja itu akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman bersama para wakil ketua Komisi III DPR, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Dek Gam.
Hingga Senin, 09/11/2026, penyidikan perkara ini masih berjalan di Bareskrim Polri. Empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sedangkan Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke. Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Motif resmi dugaan penyadapan belum ditetapkan penyidik. Dugaan makar masih dalam tahap pendalaman dan belum menjadi kesimpulan hukum, dan para tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
