mediasulsel.id – MAKASSAR, MEDIASULSEL-TIMES.COM — Antrean panjang bahan bakar minyak masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan.
Di tengah kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.
Seruan itu disampaikan setelah Andi Sudirman menerima audiensi Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, bersama jajarannya di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis, 10 September 2026.
Pertemuan tersebut membahas penguatan pengawasan penyaluran BBM, khususnya BBM bersubsidi, agar tepat sasaran.
Langkah itu juga menjadi tindak lanjut surat edaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU pada 24 kabupaten dan kota.
“Kita telah membentuk Satgas juga dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan panic buying, pembelian BBM,” kata Andi Sudirman dalam keterangan Humas Pemprov Sulsel.
Gubernur Sebut Stok BBM Tersedia
Andi Sudirman mengatakan hasil koordinasi dengan Pertamina menunjukkan stok BBM masih tersedia di SPBU.
Sejumlah SPBU juga disebut tetap memberikan pelayanan selama 24 jam.
“Stok ada di SPBU kita, termasuk 24 jam terbuka, dan memang ada peningkatan permintaan untuk yang bersubsidi,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan permintaan terhadap BBM bersubsidi menjadi salah satu penyebab kepadatan dan antrean kendaraan.
Masyarakat kemudian diminta tidak panik karena pembelian berlebihan dinilai dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan pengendara yang benar-benar membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.
Ada Dugaan Pengisian Berulang dan Modifikasi Tangki
Selain peningkatan konsumsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menemukan indikasi pelanggaran dalam pembelian BBM bersubsidi.
Pelanggaran tersebut antara lain berupa pengisian secara berulang meskipun BBM yang dibeli sebelumnya belum digunakan.
Pemerintah juga menemukan dugaan kendaraan menggunakan tangki yang telah dimodifikasi untuk mendapatkan BBM dalam jumlah lebih banyak.
“Tidak sedikit ada di lapangan ditemukan kondisi-kondisi yang mengindikasikan kecurangan, baik daripada pengisian berulang tanpa dimanfaatkan BBM yang sudah diisi hari sebelumnya. Yang kedua kadang-kadang modifikasi tangki,” jelas Andi Sudirman.
Kendaraan Terindikasi Curang Terancam Diblokir
Pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai melakukan pelanggaran akan diperketat.
Pemerintah mengancam memberikan sanksi berupa pencabutan izin hingga pemblokiran nomor polisi kendaraan yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi.
“Kita akan perketat ke depan, termasuk pemeriksaan sampai pencabutan izin dan pemblokiran nomor polisi kendaraan tersebut,” tegasnya.
Andi Sudirman meminta pemilik kendaraan dan pengemudi mematuhi aturan serta tidak mengambil keuntungan di tengah sulitnya masyarakat memperoleh BBM.
“Kami mohon kepada pemilik kendaraan, termasuk sopir dan kendaraan sendiri, kita akan perketat ke depan. Saya mohon kerja samanya karena banyak masyarakat yang sedang mengantre dan memang betul-betul butuh,” imbuhnya.
Pengawasan tersebut akan melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pertamina dan kepolisian.
Tim gabungan akan memantau proses penyaluran serta pengisian BBM di SPBU.
Pengawasan Jangan Hanya Menyasar Konsumen
Pembentukan Satgas dan penindakan terhadap kendaraan yang melakukan kecurangan patut didukung.
Namun, pengawasan tidak seharusnya hanya berfokus pada konsumen dan pengendara.
Pemerintah dan Pertamina juga perlu membuka data secara terperinci mengenai kuota, kebutuhan harian, volume penyaluran, serta stok BBM di setiap daerah.
Panjangnya antrean di berbagai SPBU menunjukkan bahwa persoalan tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan.
Kelancaran pasokan dari depot hingga SPBU, ketepatan jadwal mobil tangki, dan pengawasan terhadap pengelola SPBU juga perlu dievaluasi secara terbuka.
Pemerintah pun perlu menjelaskan mekanisme kerja Satgas, lokasi pengawasan, kanal pengaduan masyarakat, serta target waktu normalisasi distribusi BBM.
Transparansi tersebut penting agar pernyataan bahwa stok BBM tersedia dapat dibuktikan melalui kondisi nyata di lapangan.
Andi Sudirman mengatakan Pemprov Sulsel akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena kebijakan mengenai BBM berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Ia juga mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan bersabar saat melakukan pengisian di SPBU.
“Kami meminta kepada semua tertib dalam pengisian. Kami mohon kerja samanya kepada masyarakat yang kami cintai dan tetap sabar,” pungkasnya.
