Mediasulsel.id, Yogyakarta, Kamis, 13 Agustus 2026 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menawarkan empat instrumen pertanahan dan tata ruang untuk mendukung Pertamina memperkuat ketahanan energi nasional.
- Empat instrumen disiapkan untuk mendukung Pertamina
- Mencakup tata ruang, ketersediaan tanah, kepastian hukum, dan penyelesaian masalah
- Tanah telantar dan aset Bank Tanah dapat dioptimalkan
- Sertipikasi memperkuat aset investasi jangka panjang
- Kerja sama ATR/BPN dan Pertamina berjalan sejak Desember 2024
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyampaikan dukungan tersebut dalam acara Sinergi Ketahanan Energi Nusantara di Yogyakarta.
Instrumen pertama berupa kepastian tata ruang yang menjadi dasar kemudahan perizinan dan kegiatan usaha.
“Kepastian tata ruang diperlukan agar kebutuhan energi berjalan berdampingan dengan pembangunan lain secara tertib dan berkelanjutan,” kata Ossy, Kamis, 13 Agustus 2026.
Optimalkan tanah yang tersedia
Instrumen kedua adalah ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur energi.
ATR/BPN dapat mendukung melalui pendayagunaan tanah telantar, aset Bank Tanah, tanah dengan hak yang berakhir, serta aset negara dan BUMN yang belum dimanfaatkan optimal.
Pengadaan tanah baru tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan apabila diperlukan.
Menurut Ossy, negara tidak selalu harus mencari lahan baru karena tanah yang belum produktif dapat dioptimalkan.
Kepastian hukum dan penyelesaian konflik
Instrumen ketiga berupa kepastian hukum melalui sertipikasi tanah untuk aset Pertamina yang menjadi bagian investasi jangka panjang.
Instrumen keempat adalah penyelesaian persoalan seperti klaim, tumpang tindih, penguasaan tanah, dan konflik dengan masyarakat.
Penyelesaian dilakukan berdasarkan hukum dengan tetap membuka ruang dialog untuk mencapai solusi yang berkeadilan.
Kerja sama ATR/BPN dan Pertamina telah dibangun melalui nota kesepahaman sejak Desember 2024.
Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengapresiasi dukungan kementerian dan lembaga yang membantu penyelesaian lebih dari 165 perizinan di sektor hilir.
