Mediasulsel.id, Sleman, Jumat, 23/10/2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memfinalisasi penjenjangan kinerja untuk menyelaraskan perencanaan, anggaran, dan evaluasi di seluruh jenjang organisasi.
Pembahasan berlangsung di Politeknik Agraria STPN, Sleman, pada Kamis, 22/10/2026, hingga Jumat, 23/10/2026. Hasilnya dipersiapkan menjadi acuan satuan kerja pusat, kantor wilayah, hingga kantor pertanahan.
Ukuran kinerja harus dapat diterapkan
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng membuka kegiatan pada Kamis, 22/10/2026.
“Hasil yang saya harapkan adalah penjenjangan kinerja yang implementatif, terukur, dan selaras,” ujar Andi.
Penjenjangan tersebut menjadi bagian rekayasa ulang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan untuk mendukung pengukuran kinerja berbasis informasi.
Langkah ini juga menindaklanjuti arah kebijakan dan rekomendasi evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Acuan perencanaan hingga evaluasi
Andi meminta hasil kesepakatan digunakan dalam penyusunan rencana dan anggaran, perjanjian kinerja, pengukuran capaian, serta evaluasi organisasi.
Pelaksana tugas Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Gita Aurora menyebut penguatan sistem informasi mendukung akuntabilitas kinerja.
Kegiatan diikuti secara daring dan luring oleh perwakilan Inspektorat Jenderal, biro terkait, serta satuan kerja ATR/BPN di pusat dan daerah.
