mediasulsel.id – Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun dan menyelaraskan rencana program untuk tahun 2027. Dalam forum sinkronisasi yang digelar Senin (12/1/2026), Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya program pusat dan daerah berjalan searah agar perencanaan, anggaran, dan target kinerja lebih tepat sasaran.
Dalu mengatakan pembahasan usulan program 2027 harus dilakukan sejak dini, meski saat ini masih awal 2026. Menurutnya, perencanaan tiap satuan kerja tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus jelas dari tahap menyusun rencana, menghitung kebutuhan anggaran, sampai evaluasi hasil.
“Saya berharap sinkronisasi usulan 2027 segera dilakukan. Penyusunan perencanaan harus efektif dan efisien, bukan sekadar formalitas, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja,” kata Dalu saat membuka kegiatan secara daring.
Dalam paparannya, Dalu juga menyampaikan realisasi anggaran ATR/BPN pada 2025 mencapai 95,26 persen. Meski dinilai cukup baik, ia menyebut ada sumber dana tertentu yang masih perlu dikuatkan, terutama dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Lihat Juga: ATR/BPN Cetak 1,2 Juta Sertipikat PTSL Sepanjang 2025, Bidang Terdaftar Tembus 97,4 Juta
Untuk 2026, ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran Rp 9,49 triliun. Namun ada kebijakan blokir anggaran Rp 564 miliar sehingga anggaran efektif menjadi Rp 8,93 triliun. Sementara target PNBP 2026 ditetapkan Rp 3,24 triliun.
Dalu menjelaskan pemasukan utama kementerian masih bersumber dari layanan pertanahan, tata ruang, dan layanan lain. Karena itu, ia meminta seluruh unit kerja menjaga koordinasi agar layanan berjalan baik dan target pendapatan tercapai.
Masuk ke rencana 2027, Dalu menyebut usulan dari seluruh satuan kerja sudah dipetakan ke tiga program utama. Target pendapatan 2027 direncanakan Rp 3,285 triliun, dengan porsi layanan regional disebut mendominasi.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN Andi Tenri Abeng menilai capaian realisasi anggaran kementerian sudah tergolong optimal. Namun ia mengakui masih ada tantangan, seperti keterbatasan waktu dan perhitungan awal yang belum maksimal.
“Masih ada ruang untuk meningkatkan capaian. Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal jadi tantangan. Tahun 2026 kami mulai dengan penguatan mitigasi risiko,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti para pejabat perencanaan dari berbagai unit di ATR/BPN, termasuk perwakilan kantor wilayah BPN se-Indonesia, baik secara luring maupun daring.
