mediasulsel.id – MAKASSAR – BPKAD Kota Makassar bersama Bappeda diminta mengoordinasikan integrasi data anggaran yang diajukan TAPD dan perangkat daerah kepada DPRD.
Permintaan tersebut menjadi catatan Banggar dalam pembahasan perubahan KUA–PPAS Tahun Anggaran 2026.
Koordinator Banggar DPRD Makassar, Andi Suharmika, menekankan pentingnya validasi serta akurasi data untuk mendukung pembahasan anggaran.
“Akurasi data menjadi faktor penting agar proses pembahasan anggaran dapat berjalan efektif dan produktif,” katanya.
Catatan itu disampaikan dalam rangkaian kesepakatan perubahan KUA–PPAS di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Kamis (17/9/2026).
Data dan penyesuaian belanja
Banggar meminta penyampaian data dilakukan secara sinergis serta mengikuti ketentuan dan sistem informasi pemerintahan daerah.
Penyerasian belanja juga diminta berlangsung selektif, terukur, dan berdasarkan kondisi faktual.
Tujuannya agar kebutuhan prioritas serta mendesak pada perangkat daerah dapat diakomodasi.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menempatkan perubahan anggaran sebagai kesempatan membenahi perencanaan dan pelaksanaan program.
Catatan Banggar menjadi bahan penyempurnaan PPAS perubahan untuk ditindaklanjuti melalui TAPD dan perangkat daerah.
Permintaan koordinasi ini belum berarti seluruh integrasi data telah selesai dilaksanakan.
[BPKAD dan Bappeda diminta mengoordinasikan data anggaran.]
[Banggar menekankan validasi dan akurasi data.]
[Penyesuaian belanja harus mengikuti kebutuhan faktual.]
