mediasulsel.id, Makassar, Minggu, 27/09/2026 — Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi perizinan, namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menunggu surat resmi kepolisian sebelum memproses langkah administratif terkait kepemimpinan sementara Kabupaten Gowa ke Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan informasi mengenai status hukum Husniah sebelumnya telah disampaikan Kapolda Sulsel.
Namun, Pemprov Sulsel masih membutuhkan dokumen tertulis dari kepolisian sebagai dasar administrasi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Pemprov Sulsel Tunggu Surat Resmi soal Bupati Gowa
Andi Sudirman mengatakan pemerintah daerah tidak ingin mengambil langkah administratif hanya berdasarkan informasi lisan mengenai penetapan tersangka Bupati Gowa.
“Makanya suratnya kita butuh,” kata Andi Sudirman di Makassar, Sabtu, 26 September 2026.
Sambil menunggu proses tersebut, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menjalankan fungsi pemerintahan agar pelayanan publik dan administrasi di Kabupaten Gowa tidak terhenti.
Andi menegaskan pemerintahan harus tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Pemprov Sulsel selanjutnya akan mengikuti mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan setelah dokumen resmi dari aparat penegak hukum diterima.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman juga meminta proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
“Karena aturannya jelas. Jadi kita kembali kepada regulasi saja,” kata Jufri Rahman, Sabtu, 26 September 2026.
Pemprov Sulsel nantinya akan meneruskan dokumen yang diperlukan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sesuai mekanisme administrasi pemerintahan.
Husniah Talenrang Tersangka Kasus Perizinan Gowa
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.
Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Roberthus Yohannes De Deo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah rangkaian penyidikan yang melibatkan pemeriksaan 30 saksi dan empat orang ahli.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dalam proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG serta perizinan lainnya di Kabupaten Gowa pada periode 2025 hingga 2026.
Husniah hingga Jumat, 25 September 2026 belum ditahan.
Penyidik menyatakan keputusan mengenai penahanan masih bergantung pada perkembangan proses penyidikan.
Tim kuasa hukum Husniah menyatakan menghormati proses hukum, namun berencana menguji penetapan tersangka tersebut melalui mekanisme praperadilan.
Dalam mekanisme pemerintahan daerah, status tersangka tidak serta-merta identik dengan pemberhentian sementara berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketentuan tersebut mengatur pemberhentian sementara tanpa usulan DPRD ketika kepala daerah atau wakil kepala daerah telah berstatus terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan untuk tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi.
Karena itu, Pemprov Sulsel masih menunggu dokumen resmi dan mengikuti tahapan administratif serta perkembangan proses hukum sebelum penetapan lebih lanjut mengenai kepemimpinan sementara Kabupaten Gowa.
