MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Kamis, 12 November 2026 — Daftar nama 120 anggota DPR RI yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian setelah pengajuan tersebut diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Daftar pengusul berasal dari delapan fraksi dengan jumlah berbeda. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki 28 penandatangan, NasDem 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN satu orang.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan jumlah keseluruhan berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan nama-nama yang dilaporkan Tirto pada 11 November 2026, pengusul mencakup sejumlah politikus yang dikenal di Sulawesi Selatan, antara lain Rudianto Lallo dari NasDem, Syamsu Rizal dari PKB, serta La Tinro La Tunrung dan Azikin Solthan dari Gerindra. Keterlibatan nama mereka tercatat sebagai penandatangan usulan, bukan sebagai keputusan akhir DPR.
Daftar Lengkap 120 Anggota DPR Menurut Fraksi
Berikut nama-nama anggota yang tercantum sebagai pengusul HMP, dikelompokkan berdasarkan fraksi masing-masing.
PKS (28 anggota)
1. Mardani Ali Sera
2. Muhammad Kholid
3. Rahmat Saleh
4. Riyono
5. Hamid Noor Yasin
6. Nasir Jamil
7. Sukamta
8. Syahrul Aidi Maazat
9. Kurniasih Mufidayati
10. Netty Prasetiyani
11. Ledia Hanifa
12. Yanuar Arif Wibowo
13. Gamal Albinsaid
14. Johan Rosihan
15. Abdul Hadi
16. Junaidi Auly
17. Reni Astuti
18. Achmad Ru’yat
19. Abdul Fikri Faqih
20. Ghufron
21. Slamet
22. Rizal Bawazier
23. Adang Daradjatun
24. Ahmad Heryawan
25. Ateng Sutisna
26. Izzuddin Alqassam Kasuba
27. Muhammad Haris
28. Askweni
NasDem (19 anggota)
1. Sugeng Suparwoto
2. Muslim Ayub
3. Yoyok Riyo
4. Charles Meikyansah
5. Syarif Abdullah
6. Gulam Mahfud Sarom
7. Fauzi Amro
8. Habibur Rochman
9. Ujang Bey
10. Asep Wahyu
11. Tonny Tesar
12. Rajiv
13. Ananda Tohpati
14. Arif Rahman
15. Martin Manurung
16. Rudianto Lallo
17. Mori Hanafi
18. Nabil Husein
19. Amelia Anggraini
PKB (18 anggota)
1. Muhammad Khozin
2. Rico Alviano
3. A. Iman Sukri
4. Abdullah
5. Rina Sa’adah
6. Daniel Johan
7. Imas Aan Ubudiah
8. Kaisar Abu Hanifah
9. Indra Jaya
10. Eva Monalisa
11. Fauqi Hapidekso
12. Marwan Ja’far
13. Usman Husein
14. Ali Ahmad
15. Jaelani
16. Bertu Merlas
17. Ratna Juwita
18. Syamsu Rizal
Demokrat (18 anggota)
1. Benny K. Harman
2. Hinca Panjaitan
3. H. T. Ibrahim
4. Bambang Purwanto
5. Anton S. Sukartono
6. Mulyadi
7. Andi Muzakkir
8. Wahyu Sanjaya
9. M. Lokot Nasution
10. Nanang Samodra
11. Marwan Cik Asan
12. Herman Khaeron
13. Lucy Kurniasari
14. Wastam
15. Achmad
16. Dede Yusuf
17. Raja Faisal
18. Iman Adinugraha
PDIP (14 anggota)
1. Harris Turino
2. Bonnie Triyana
3. I Wayan Sudirta
4. Andreas Eddy Susetyo
5. Dede Indra Permana
6. Sturman Panjaitan
7. Selly Andriany Gantina
8. TB Hasanuddin
9. Sofyan Tan
10. Ina Ammania
11. I Nyoman Parta
12. Mufti Anam
13. Edi Purwanto
14. Adian Napitupulu
Golkar (11 anggota)
1. Ahmad Doli Kurnia
2. Ahmad Irawan
3. Robert Joppy Kardinal
4. Abraham Sridjaya
5. Umbu Kabunang
6. Hetifah Sjaifudian
7. Bambang Patijaya
8. Andhika Satya Wasistho
9. Eric Hermawan
10. Karmila Sari
11. Atalia Praratya
Gerindra (11 anggota)
1. Azis Subekti
2. Longki Djanggola
3. Rahmawati
4. Darori Wonodipuro
5. La Tinro La Tunrung
6. Endro Hermono
7. Abdul Wachid
8. Martin Tumbelaka
9. Muhammad Husni
10. Azikin Solthan
11. Bahtra Banong
PAN (1 anggota)
1. Sarifuddin Sudding
Apa Alasan HMP Diajukan?
Usulan HMP tersebut berhubungan dengan polemik mengenai persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran. Dalam keterangan resmi DPR RI, Saan menyebut materi yang diajukan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak DPR menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan presiden maupun wakil presiden.
Perwakilan fraksi menyampaikan penekanan berbeda. Mardani Ali Sera dari PKS mengaitkan pengajuan dengan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Sugeng Suparwoto dari NasDem meminta proses dilaksanakan tanpa berlarut-larut, sementara Muhammad Khozin dari PKB menyatakan polemik itu perlu diselesaikan agar perhatian tidak terus tersita dari kepentingan publik.
Dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia berpendapat sejumlah persoalan hukum tentang legitimasi jabatan Gibran telah melalui putusan peradilan. Adapun Azis Subekti dari Gerindra menyatakan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan dalam pengajuan.
Pimpinan DPR menyatakan syarat pengajuan HMP telah terpenuhi karena terdapat sedikitnya 25 anggota dari lebih dari satu fraksi. “Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” ujar Saan.
Usulan HMP dijadwalkan untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026), menurut pengumuman pada hari sebelumnya. Pengajuan hak tersebut tidak otomatis memakzulkan Gibran. Untuk sampai pada pemberhentian wakil presiden, proses harus melalui tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Daftar penandatangan ini juga tidak dapat disamakan dengan sikap resmi setiap anggota fraksi. Belum menandatangani usulan bukan bukti seorang legislator menolaknya.
