mediasulsel.id, Makassar, Rabu, 04/11/2026 — Perda RTRW Makassar menjadi fokus sosialisasi Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di Kecamatan Rappocini untuk memperkuat pengendalian pembangunan serta pemanfaatan ruang.
Kegiatan di Mercure Hotel Makassar, Rabu (04/11/2026), membahas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2024–2043.
Kepala Distaru Kota Makassar, Muh Fuad Azis, menekankan bahwa keberadaan rencana tata ruang perlu diikuti pengawasan agar pelaksanaan pembangunan selaras dengan peruntukan wilayah.
Perda RTRW Makassar jadi acuan pengendalian ruang
Berdasarkan keterangan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Fuad Azis menyampaikan bahwa perhatian pemerintah kini diarahkan pada pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan setelah perda tersebut ditetapkan.
“Saya kira rencana tata ruang wilayah perda nomor 7 sudah ada sehingga ranahnya sekarang adalah pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan,” kata Muh Fuad Azis, Kepala Distaru Kota Makassar, Rabu (04/11/2026).
Penekanan tersebut menempatkan pemahaman masyarakat sebagai bagian penting dalam penerapan aturan tata ruang di lapangan.
Sosialisasi diharapkan membantu peserta memahami arah pembangunan wilayah sekaligus kesesuaian penggunaan ruang dengan ketentuan yang berlaku.
Fuad Azis juga menyampaikan bahwa Bidang Perencanaan Distaru telah melaksanakan konsultasi publik terkait tata ruang sebagai bagian dari proses menuju penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Ia mengapresiasi dukungan para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum yang memberikan pendampingan dan edukasi mengenai penataan ruang.
Peserta turut didorong memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan maupun saran kepada narasumber dan jajaran Distaru.
Sebagai acuan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Makassar mencatat periode RTRW dalam Perda Nomor 7 Tahun 2024 adalah 2024–2043.
Perda tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 6 Desember 2024.
Peran Rappocini dan pemahaman aspek hukum
Sosialisasi menghadirkan Tenaga Ahli Penataan Ruang dan Sistem Informasi Geografis (GIS) Distaru Makassar, Ichsan Caesar Pratama.
Dalam pemaparannya, Ichsan menjelaskan peran Kecamatan Rappocini dalam rencana tata ruang kota, terutama terkait pelayanan pendidikan dan jasa.
Pembahasan itu memberi gambaran kepada peserta mengenai fungsi wilayah yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan kegiatan masyarakat.
Narasumber dari Kejaksaan Negeri Makassar turut memberikan penjelasan mengenai Perda RTRW dari sudut pandang hukum.
Materi tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Melalui pembahasan teknis dan hukum, Distaru Makassar berupaya menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan pembangunan di wilayah Rappocini.
Penguatan pemahaman itu diharapkan mendukung pengawasan pemanfaatan ruang secara lebih baik. Pembangunan dan penggunaan bangunan perlu berjalan searah dengan rencana tata ruang Kota Makassar.
