MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Selasa, 17 November 2026 — Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan pelanggaran etik dalam perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Sidang berlangsung secara tertutup di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri, Jakarta, sejak sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan proses persidangan telah dimulai dengan menghadirkan Eko Hadi sebagai terduga pelanggar.
“Tepatnya tadi sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” kata Trunoyudo dalam keterangannya di Gedung Propam Mabes Polri.
Persidangan dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua.
Adapun tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Sidang etik tersebut merupakan bagian dari penanganan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Proses kode etik berlangsung di lingkungan internal Polri dan terpisah dari pembuktian perkara pidana.
Trunoyudo menegaskan bahwa Polri menjalankan mekanisme penegakan etik dengan mengedepankan prosedur, profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
Menurut keterangan kepolisian, dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan profesi dan penyalahgunaan kewenangan. Namun, penentuan apakah Eko Hadi terbukti melakukan pelanggaran etik menjadi kewenangan majelis sidang setelah memeriksa fakta dan keterangan yang relevan.
Dalam pemberitaan menjelang persidangan, Eko Hadi yang pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri disebut dalam rangkaian penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Meski sidang telah digelar, pelaksanaan persidangan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya putusan bersalah. Keputusan mengenai pelanggaran dan kemungkinan sanksi harus menunggu hasil pemeriksaan serta putusan KKEP.
Perkembangan sidang ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran yang melibatkan seorang perwira tinggi Polri. Publik kini menantikan penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan etik serta langkah lanjutan yang diambil institusi kepolisian.














