Mediasulsel.id, Makassar, Senin, 22/06/2026 – Kantor Pertanahan Kota Makassar meluncurkan program PELATARAN, layanan pertanahan pada Sabtu dan Minggu yang dikhususkan bagi warga dengan jam kerja padat di hari biasa.
Program Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan ini memungkinkan masyarakat mengurus dokumen dan sertifikat tanah tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau mengambil cuti. Inovasi itu hadir setelah kantor pertanahan menyadari sulitnya warga menyamakan waktu senggang dengan jam operasional instansi.
Solusi bagi Pekerja yang Terkendala Waktu
Kendala klasik pekerja kantoran, ASN, dan pelaku usaha selama ini ialah rentang waktu pengurusan berkas yang bertabrakan dengan kewajiban profesional. Akibatnya, banyak warga terpaksa menunda legalitas aset tanah mereka.
Lihat Juga: Kantah Makassar dan Pemkot Bahas Optimalisasi Keuangan Daerah melalui Layanan Pertanahan
Lewat PELATARAN, Kantah Makassar membuka loket pada hari Sabtu dan Minggu agar warga bisa mengakses layanan secara mandiri di akhir pekan. Masyarakat cukup datang dengan dokumen persyaratan tanpa perlu khawatir kehabisan kuota cuti tahunan.
Respons Positif Warga dan Transformasi Layanan
Langkah ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku lebih tenang karena pengurusan sertifikat tidak lagi mengganggu jam kerja atau aktivitas usaha. Fleksibilitas jam operasional dinilai menjadi jembatan antara birokrasi dan mobilitas warga perkotaan.
“Inovasi seperti PELATARAN ini adalah bentuk nyata dari transformasi pelayanan publik. Kita ingin menghapus stigma lama bahwa mengurus dokumen pertanahan itu rumit dan menyita waktu. Sekarang, sambil menikmati akhir pekan, warga bisa menyelesaikan legalitas aset tanah mereka dengan tenang dan nyaman,” ujar Ahmad Muhtadin, petugas Kantor Pertanahan Kota Makassar, Senin, 22/06/2026.
Program PELATARAN diharapkan menjadi model layanan adaptif yang mereplikasi kebutuhan masyarakat modern. Kantah Makassar memastikan seluruh prosedur akhir pekan setara dengan hari kerja sehingga dokumen tetap diproses sesuai aturan tanpa diskriminasi waktu.
