Kepala Dinas Pertanahan Makassar Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas LKPJ Wali Kota

oleh -0 Dilihat
oleh
Kepala Dinas Pertanahan Makassar Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas LKPJ Wali Kota
Kepala Dinas Pertanahan Makassar Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas LKPJ Wali Kota. Doc ist.

mediasulsel.id, Makassar, Kamis, 14/05/2026 — Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Susilawati, M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar di Ruang Rapat Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar dalam agenda pengumuman masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025/2026 dan penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025.

Kepala Dinas Pertanahan Hadiri Rapat Paripurna DPRD

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Susilawati, M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.

Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar.

Agenda paripurna digelar dalam rangka pengumuman Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 DPRD Kota Makassar.

Rapat juga dirangkaikan dengan penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025.

Kegiatan ini dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.

Jajaran Pemerintah Kota Makassar serta para kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar juga hadir dalam rapat tersebut.

Kehadiran Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar menjadi bentuk dukungan terhadap sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Rekomendasi DPRD Jadi Bahan Evaluasi Layanan

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar.

Penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

Evaluasi itu penting untuk memperbaiki pelaksanaan program, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat arah pembangunan kota.

Bagi Dinas Pertanahan Kota Makassar, forum seperti ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Rekomendasi DPRD dapat menjadi masukan dalam memperbaiki pelayanan publik, termasuk layanan yang berkaitan dengan pertanahan, aset, dan administrasi lahan.

Melalui rapat paripurna ini, sinergi antara pemerintah kota dan DPRD diharapkan semakin kuat dalam mendorong pembangunan Kota Makassar yang lebih terarah.