mediasulsel.id Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 hingga pertengahan Juli mencapai 33 persen. Dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi instansi dengan serapan anggaran terendah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, mengatakan realisasi belanja APBD hingga 15 Juli 2026 berada di angka 33 persen. Sementara realisasi pendapatan telah mencapai 46 persen.
“Realisasi belanja 33 persen, sedangkan realisasi pendapatan 46 persen per tanggal 15 Juli 2026,” kata Dakhlan, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, capaian tersebut sedikit lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja APBD tahun ini meningkat sekitar satu persen dibandingkan tahun 2025.
Dakhlan menjelaskan, rendahnya serapan anggaran pada semester pertama merupakan kondisi yang lazim terjadi. Pasalnya, sebagian besar pembayaran kegiatan pemerintah baru dilakukan pada semester kedua hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau dibandingkan tahun lalu pada tanggal yang sama ada kenaikan sekitar satu persen. Tahun lalu 32 persen, sekarang 33 persen. Biasanya memang realisasi belanja baru meningkat di akhir tahun karena banyak kegiatan dibayar setelah pekerjaan berjalan,” ujarnya.
Ia menyebut Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menjadi OPD dengan realisasi belanja tertinggi, yakni sekitar 46 persen. Sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) mencatat serapan paling rendah, yakni sekitar 14 persen.
Dakhlan mengaku belum mengetahui secara rinci penyebab masih rendahnya realisasi anggaran di sejumlah OPD lainnya. Menurutnya, dari sisi proses pembayaran tidak terdapat kendala sehingga alasan rendahnya serapan lebih tepat dijelaskan oleh masing-masing perangkat daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus melakukan pemantauan terhadap realisasi APBD sesuai arahan Wali Kota Makassar.
Menurutnya, secara ideal realisasi belanja APBD pada pertengahan tahun seharusnya sudah berada pada kisaran 40 hingga 45 persen.
“Kalau sekarang sudah memasuki pertengahan tahun, angka ideal realisasi APBD mestinya sekitar 40 sampai 45 persen,” kata Zulkifly.
Meski demikian, ia menegaskan rendahnya serapan anggaran bukan berarti program pemerintah tidak berjalan. Khusus OPD yang menangani pekerjaan konstruksi, realisasi anggaran umumnya baru meningkat pada triwulan ketiga karena menyesuaikan progres pekerjaan di lapangan.
Zulkifly menambahkan, TAPD akan terus mengevaluasi OPD yang belum mampu merealisasikan program sesuai target. Apabila terdapat kegiatan yang dipastikan tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan agar serapan anggaran hingga akhir tahun dapat lebih optimal.
