mediasulsel.id – MAKASSAR — Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan verifikasi faktual Zona Integritas (ZI) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar, Rabu (1/10/2025). Tim diterima Kepala DPMPTSP Kota Makassar H. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si. bersama Kepala Inspektorat Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti.
Verifikasi faktual ini menjadi tahapan penting untuk menilai implementasi komitmen antikorupsi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan sistem pengawasan di MPP. Pemeriksaan meliputi dokumen, standard operating procedure (SOP), kinerja unit layanan, hingga pengalaman pengguna di loket-loket terpadu.
Pemerintah kota menekankan bahwa MPP Makassar diarahkan sebagai etalase layanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, mulai dari kemudahan akses informasi, kepastian biaya dan waktu pelayanan, sampai mekanisme pengaduan yang responsif.
Lihat Juga: DPMPTSP Makassar Ingatkan Kewajiban LKPM Triwulan III 2025: Batas Pelaporan 1–10 Oktober
Zona Integritas sendiri merupakan inisiatif reformasi birokrasi untuk membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui verifikasi faktual, Kementerian PANRB menilai konsistensi pelaksanaan komitmen tersebut di lapangan—bukan hanya pada aspek kepatuhan administrasi, melainkan juga dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam kunjungan ini, tim melakukan walkthrough alur layanan, meninjau customer feedback, serta mengecek pemanfaatan teknologi pada antrean, pembayaran retribusi, dan pelacakan status permohonan. Hasil verifikasi akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan berkelanjutan serta penilaian kelayakan predikat ZI bagi MPP Makassar.
Pemkot Makassar menyebut evaluasi berkala—termasuk audit internal Inspektorat—akan terus dilakukan agar standar pelayanan publik di MPP tidak hanya memenuhi indikator formal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik melalui layanan yang cepat, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan.
