mediasulsel.id – GOWA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus mendorong keterlibatan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah untuk penyusunan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2027. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan bahwa memastikan ruang gerak yang aman dan setara bagi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama. Ia menekankan, kelompok tersebut tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi harus memperoleh ruang pemberdayaan yang nyata agar cita-cita keadilan sosial dapat terwujud.
“Melalui Musrenbang ini pemerintah hadir untuk mendengar kebutuhan spesifik masyarakat. Kita tidak hanya membangun fisik daerah, tetapi juga membangun ekosistem di mana setiap anak berhak atas rasa aman, setiap perempuan berdaulat atas potensinya, dan setiap penyandang disabilitas memiliki akses setara dalam kehidupan publik,” ujarnya saat membuka Musrenbang Perempuan, Anak, dan Disabilitas di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kamis (26/2/2026).
Ia menyebut forum Musrenbang ini sangat penting karena perencanaan yang baik harus berpijak pada realitas dan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, perlindungan saat ini tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga harus menjangkau ruang digital yang memiliki potensi kerentanan seperti kekerasan siber dan eksploitasi daring.
Darmawangsyah mengungkapkan capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun di Kabupaten Gowa telah mencapai 99,55 persen. Capaian tersebut dinilai bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan hak sipil dan masa depan anak-anak Gowa.
Pemkab Gowa, lanjutnya, berkomitmen menghadirkan program yang selaras dengan tema Musrenbang, yakni “Dari Perlindungan Menuju Pemberdayaan: Anak, Perempuan, dan Disabilitas untuk Gowa Berkeadilan.”
“Kita perkuat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, bukan hanya sebagai tempat pengaduan, tetapi juga sebagai pusat pemulihan dan edukasi. Fokus kita adalah transisi dari perlindungan menuju pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan digital bagi IRT, pengembangan bakat anak di ruang kreatif, serta pembukaan akses ekonomi inklusif dan lapangan kerja mandiri bagi saudara kita penyandang disabilitas,” jelasnya.
Ia juga berpesan kepada seluruh SKPD agar usulan Musrenbang tidak dipandang sebagai formalitas administrasi, melainkan menjadi prioritas program yang selaras dengan agenda pembangunan daerah.
“Kepada anak-anak teruslah berani menyuarakan pendapat kalian, kaum perempuan teruslah menjadi penggerak ekonomi dan sosial yang cerdas, dan saudara kita penyandang disabilitas, kalian adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan Kabupaten Gowa,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujjadan, menjelaskan Musrenbang ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2027 yang mengacu pada regulasi sistem perencanaan pembangunan nasional, pemenuhan hak anak, pengarusutamaan gender, serta penghormatan hak penyandang disabilitas.
“Ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam memastikan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan,” jelasnya.
Perwakilan penyandang disabilitas, Hannani—guru SD Inpres Pallangga—mengapresiasi perhatian pemerintah. Ia menyebut dari lima usulan yang diajukan, empat di antaranya telah terakomodasi dalam perencanaan tahun 2026.
“Alhamdulillah, bentuk perhatian pemerintah terhadap kami penyandang disabilitas sudah sangat baik. Salah satunya dengan selalu melibatkan kami dalam Musrenbang. Sekitar 75 persen usulan kami mampu terakomodasi tahun ini,” ujarnya.
Secara keseluruhan, usulan kelompok anak yang terakomodasi mencapai 20 dari 21 usulan atau 95 persen, sementara usulan kelompok perempuan tercatat terakomodasi 100 persen.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis Peter, Kepala BPSDM Sulsel, pimpinan SKPD, para camat lingkup Pemkab Gowa, serta perwakilan organisasi perempuan, anak, dan disabilitas se-Kabupaten Gowa.
