mediasulsel.id – BANTAENG – Penanganan kasus dugaan penguasaan puluhan mobil rental yang tengah diselidiki aparat penegak hukum kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan muncul setelah beredar informasi mengenai pertemuan antara seorang perempuan yang telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan sejumlah pihak yang saat ini menguasai kendaraan yang disebut-sebut terkait dalam perkara tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan, perempuan berinisial HA itu telah masuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat DPO yang diterbitkan Unit Reskrim Polsek Biringkanaya, Makassar, pada Mei 2026.
Di sisi lain, sejumlah sumber menyebutkan adanya pertemuan yang diduga berlangsung pada Juni 2026 antara HA dan pihak-pihak yang saat ini menguasai kendaraan yang menjadi objek penyelidikan. Informasi tersebut hingga kini masih menjadi bagian dari berbagai fakta yang beredar dan belum mendapat penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Kasus ini bermula dari keberadaan 22 unit kendaraan roda empat yang sebelumnya berasal dari sejumlah usaha rental di Kota Makassar. Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian diketahui berada di Kabupaten Bantaeng dan sebagian telah dikuasai oleh pihak lain.
Beberapa kendaraan yang disebut terkait dalam perkara tersebut merupakan mobil bernilai tinggi, antara lain Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Toyota Kijang Innova, Honda Freed, dan sejumlah kendaraan lainnya.
Dalam perkembangan yang beredar di tengah masyarakat, terdapat keterangan bahwa sebagian pihak yang menguasai kendaraan mengaku memperoleh kendaraan tersebut melalui mekanisme gadai. Informasi itu kemudian memunculkan berbagai pertanyaan mengenai aspek hukum dan administrasi yang melatarbelakangi penguasaan kendaraan tersebut.
Pengamat hukum yang dimintai tanggapan menjelaskan bahwa dalam penanganan perkara semacam ini, penyidik umumnya akan menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk asal-usul kendaraan, bentuk transaksi yang terjadi, dokumen pendukung, serta pengetahuan para pihak yang terlibat.
“Setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu penyidik akan menguji seluruh fakta dan alat bukti untuk memastikan bagaimana peristiwa sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Perhatian publik juga mengarah pada penggunaan kendaraan yang saat ini masih berada dalam penguasaan sejumlah pihak. Masyarakat berharap seluruh aspek terkait kepemilikan, penguasaan, dan perpindahan kendaraan dapat dijelaskan secara terang melalui proses hukum yang berjalan.
Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Gunawang Amin, sebelumnya menyatakan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
“Sedang dilakukan penyelidikan,” ujarnya.
Aktivis masyarakat di Makassar, Putra, menilai keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
“Jika memang terdapat informasi mengenai pertemuan antara pihak-pihak tertentu dalam perkara ini, tentu hal tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkembang di masyarakat,” katanya.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya menunggu kepastian mengenai status kendaraan yang menjadi objek penyelidikan, tetapi juga berharap seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Hingga berita ini diterbitkan, proses penyelidikan masih berlangsung. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak mana pun bersalah dalam perkara tersebut, dan seluruh pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penulis Riswandi
