JAKARTA, Mediasulsel.id – Transformasi tata kelola birokrasi yang tertib dan akuntabel terus dipacu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Guna membangun motivasi di level daerah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, secara resmi memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja (Satker) Pengelola Kearsipan Terbaik tingkat nasional.
Pemberian apresiasi bergengsi ini menjadi rangkaian puncak dari agenda pembinaan kearsipan yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan konkret atas dedikasi jajaran di daerah yang sukses merawat, menata, dan mengamankan warkah pertanahan sebagai urat nadi kepastian hukum bagi masyarakat.
“Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan tata kelola kearsipan yang tertib serta akuntabel,” tegas Sekjen Dalu Agung Darmawan di hadapan perwakilan satker dari seluruh penjuru Tanah Air pada Rabu (6/5/2026).
Menurut Dalu, di tengah pesatnya dinamika sengketa lahan, arsip bukan lagi sekadar dokumen pasif yang tersimpan di rak. Arsip yang terkelola dengan baik merupakan instrumen alat bukti negara yang esensial untuk mendukung transparansi layanan pertanahan, sekaligus menutup celah praktik mafia tanah.
Dalam malam penganugerahan tersebut, sejumlah kantor perwakilan daerah berhasil menorehkan prestasi gemilang. Untuk kategori Video Terbaik Unit Kearsipan III, penghargaan bergengsi tersebut sukses diraih oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palembang. Sementara itu, gelar jawara untuk kategori Video Terbaik Unit Kearsipan II berhasil disabet oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Lampung.
Prosesi seremonial penyerahan trofi dan piagam penghargaan tersebut berlangsung meriah. Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyerahkan apresiasi secara langsung dengan didampingi oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, serta disaksikan oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian.
