mediasulsel.id – Makassar – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya menata kawasan kota secara adil dan konsisten tanpa tebang pilih. Penertiban pedagang kaki lima (PKL), termasuk yang berada di sekitar SMK 4 Kecamatan Bontoala, dipastikan tetap berjalan sesuai prosedur.
PKL yang mendirikan lapak di atas trotoar serta menutup saluran drainase dinilai telah menggunakan fasilitas umum yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kelancaran aliran air.
Camat Bontoala, Fataullah, mengatakan penertiban dilakukan sebagai bagian dari pengawasan dan penataan wilayah agar aktivitas perdagangan tetap tertib tanpa mengganggu kepentingan publik.
“Penertiban wilayah kami lakukan sebagai bentuk pengawasan dan penataan agar aktivitas PKL berjalan tertib tanpa mengganggu fasilitas umum dan fasilitas sosial,” ujarnya, Senin (9/2/2026).
Ia juga menanggapi isu yang beredar terkait dugaan pembiaran terhadap lapak PKL di Jalan Ujung Tinumbu, tepatnya di belakang Pertamina, Jalan Lamuru. Bahkan, muncul kabar sejumlah lapak dicat warna kuning agar terhindar dari penertiban.
Fataullah membantah kabar tersebut. Ia memastikan seluruh proses penertiban tetap dilakukan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Tetap akan kami tertibkan. Tidak benar jika ada pembiaran. Semua ada prosedur dan tahapan sebagai bentuk peringatan,” tegasnya.
Menurutnya, penataan kota mengacu pada aturan yang berlaku dan bertujuan menjaga ketertiban, keselamatan, serta kenyamanan pengguna jalan maupun pejalan kaki.
Pemkot Makassar berharap para PKL dapat mematuhi aturan yang ada sehingga tercipta lingkungan kota yang lebih rapi dan tertata.
