mediasulsel.id – Gowa — Sejumlah massa yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat dan Pemuda (PEMDA) Gowa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Gowa, Jumat (27/02/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai tidak adil.
Para aktivis menyoroti langkah Satpol PP Kabupaten Gowa yang melakukan penggusuran terhadap PKL, sementara di sisi lain ritel modern justru terus bertambah di berbagai titik wilayah. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketimpangan dalam penegakan aturan.
Koordinator massa aksi, Hendra, menyampaikan bahwa jika penertiban dilakukan dengan alasan penegakan regulasi, maka pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap ritel modern yang diduga belum mengantongi izin lengkap. Menurutnya, penegakan aturan tidak boleh tebang pilih.
“Hasil RDP di DPRD Gowa menyebut masih ada gerai ritel modern yang diduga belum lengkap izinnya namun sudah beroperasi. Kalau PKL ditertibkan, seharusnya yang tidak berizin juga disegel,” tegasnya.
Senada, Jenderal Lapangan Nurhidayat mempertanyakan arah kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai pelaku usaha kecil justru tertekan di tengah ekspansi perusahaan ritel besar yang terus berkembang di Kabupaten Gowa.
Massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menegakkan aturan secara adil serta memberikan ruang yang seimbang bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil agar tetap dapat bertahan dan berkembang di daerahnya sendiri.
