mediasulsel.id, Palembang, Sabtu, 14/11/2026 — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Sumatera Selatan menyita 44 aset tanah dan bangunan senilai Rp286,27 miliar dalam penyidikan perkara pembiayaan LPEI.
Penyitaan terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance pada periode 2012 hingga 2016.
Pengamanan aset diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Presisi Mapolda Sumatera Selatan, Palembang.
Kepala Bagian Operasi Kortastipidkor Polri Komisaris Besar Polisi Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pemasangan plang penyitaan dilakukan serentak di sejumlah wilayah.
“Penyitaan dan pengamanan aset di lapangan berjalan aman, tertib, dan terukur,” kata Ahmad Yusuf Afandi.
Aset tersebar di lima wilayah
Sebanyak 38 objek aset di Sumatera Selatan diperkirakan bernilai Rp24,27 miliar.
Rinciannya meliputi tiga bidang tanah di Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, dan 29 objek di Ogan Ilir senilai Rp13,25 miliar.
Enam objek lainnya berada di Jakarta Selatan, Bener Meriah, Tangerang, dan Depok.
Dua aset di Jakarta Selatan ditaksir senilai Rp248,7 miliar, satu aset di Bener Meriah Rp4,3 miliar, satu aset di Tangerang Rp2,5 miliar, dan dua aset di Depok Rp6,5 miliar.
Enam orang menjadi tersangka
Penyidik menyebut pembiayaan kepada PT Duta Sarana Tehnology menyisakan kewajiban macet sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat.
LPEI kemudian memberikan pembiayaan senilai 47,5 juta dolar Amerika Serikat kepada PT Maxima Inti Finance melalui 17 kali pencairan.
Pembiayaan tersebut diduga digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya tanpa pemeriksaan dokumen dan jaminan yang memadai.
Polisi telah menetapkan enam tersangka berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025.
Lima tersangka dari unsur internal LPEI berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS, sedangkan DM merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance saat peristiwa terjadi.
Kepala Subdirektorat I Penindakan Kortastipidkor Polri Komisaris Besar Polisi Danny Haposan ABS Sianipar menegaskan penyidik tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan hak hukum para tersangka.
Penyidik masih melacak aset lain yang diduga terafiliasi dengan perkara untuk mendukung pemulihan kerugian keuangan negara.
