mediausulsel.id – Dunia pendidikan Indonesia kembali tersentak oleh kabar duka dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar dilaporkan meninggal dunia setelah diduga mengalami tekanan berat yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi keluarga, termasuk ketidakmampuan menyediakan perlengkapan belajar sederhana seperti buku dan alat tulis.
Menanggapi peristiwa tersebut, Plt. SDN Maccini 2 sekaligus Sekretaris PGRI Cabang Makassar, Muhlis M., S.Pd., Gr., M.Pd., menilai tragedi ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Peristiwa ini bukan sekadar kabar duka, tetapi alarm keras bagi kita semua. Masih ada anak yang kesulitan memenuhi kebutuhan belajar paling mendasar. Artinya, kebijakan pendidikan belum sepenuhnya hadir menjawab realitas di lapangan,” ujarnya.
Menurut Muhlis, ironi besar terlihat ketika berbagai kebijakan pendidikan kerap menonjolkan aspek administratif dan program seremonial, sementara persoalan fundamental siswa belum tertangani secara merata.
“Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi setiap anak. Namun jika perlengkapan dasar saja tidak terpenuhi, maka ada jarak nyata antara kebijakan di atas kertas dan kondisi sebenarnya, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri. Kemiskinan struktural masih menjadi faktor dominan yang membuat sebagian keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Selain itu, program bantuan dinilai masih menghadapi tantangan, mulai dari ketepatan sasaran hingga kecepatan penyaluran.
“Bantuan pendidikan harus benar-benar menjangkau siswa yang paling membutuhkan. Ketika bantuan terlambat atau tidak tepat sasaran, anaklah yang menanggung beban paling berat,” katanya.
Muhlis juga menyoroti pentingnya kepekaan satuan pendidikan dalam membaca kondisi peserta didik. Ia menilai sekolah perlu lebih proaktif membangun sistem deteksi dini terhadap kerentanan ekonomi maupun psikososial siswa.
“Sekolah tidak boleh hanya fokus pada akademik. Guru, wali kelas, dan seluruh ekosistem pendidikan harus peka terhadap tanda-tanda kesulitan yang dialami anak. Deteksi dini bisa mencegah tekanan yang lebih besar,” tuturnya.
Lebih jauh, ia mendorong adanya pergeseran prioritas kebijakan pendidikan. Menurutnya, perubahan kurikulum atau program simbolik tidak akan berarti tanpa fondasi kebutuhan dasar yang kuat.
“Sebelum berbicara tentang inovasi besar, pastikan dulu setiap anak memiliki buku, alat tulis, seragam, akses transportasi, dan dukungan psikososial. Tanpa itu, pendidikan kehilangan makna utamanya,” tegas Muhlis.
Ia pun mengusulkan sejumlah langkah konkret, mulai dari penyediaan bantuan langsung berbasis data terpadu, penguatan layanan konseling ramah anak, hingga kolaborasi lintas sektor antara pendidikan, sosial, dan kesehatan.
“Perlindungan anak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi agar siswa dari keluarga rentan benar-benar mendapatkan perhatian menyeluruh,” tambahnya.
Muhlis berharap tragedi ini menjadi momentum refleksi nasional agar kebijakan pendidikan lebih berorientasi pada kebutuhan nyata peserta didik.
“Ini bukan hanya tragedi daerah, tetapi cermin tanggung jawab kita bersama. Pendidikan harus menjadi jalan penyelamat masa depan anak—bukan justru meninggalkan mereka karena keterbatasan,” pungkasnya.
Peristiwa ini mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari program besar, tetapi dari sejauh mana negara dan masyarakat mampu memastikan setiap anak belajar dengan layak, aman, dan manusiawi.
