mediasulsel.id, Banda Aceh, Sabtu, 25/07/2026 — Transformasi layanan pertanahan diminta berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui proses yang lebih cepat, sederhana, transparan, mudah diakses, dan memiliki kepastian waktu penyelesaian.
Transformasi Layanan Pertanahan Harus Dirasakan Warga
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan arahan tersebut saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh di Banda Aceh pada Jumat, 24/07/2026.
“Apa pun yang kita lakukan, ujungnya adalah pelayanan. Tujuan utamanya memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan,” kata Nusron Wahid.
Ia meminta kepala bidang, kepala kantor pertanahan, dan kepala seksi se-Aceh melakukan pembenahan pada setiap tahapan pelayanan.
Masyarakat harus memperoleh informasi mengenai persyaratan, alur permohonan, standar waktu, serta posisi penyelesaian berkas secara jelas.
Perbaikan tersebut dibutuhkan agar pemohon tidak menghadapi prosedur berulang, ketidakpastian, atau perbedaan penjelasan antara petugas loket dan bagian pengolahan.
Nusron menegaskan bahwa perubahan organisasi hanya dinilai berhasil apabila kualitas layanan benar-benar meningkat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Sistem dan SDM Menjadi Dua Kunci Perbaikan
Menurut Nusron, keberhasilan pelayanan publik ditentukan oleh sistem kerja yang efektif dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Kata kuncinya ada dua, yaitu sistem dan sinten. Sistemnya harus semakin baik agar pelayanan lebih cepat, sederhana, transparan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Istilah sinten digunakan untuk menekankan pentingnya orang atau aparatur yang bekerja di dalam sistem tersebut.
Jajaran BPN Aceh diminta menempatkan urusan masyarakat sebagai prioritas serta memberikan penjelasan dan pendampingan dengan sikap profesional.
“Layani masyarakat dengan hati. Permudah setiap urusan masyarakat,” pesan Nusron.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh Arinaldi juga menyampaikan laporan kinerja seluruh satuan kerja sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut peningkatan pelayanan di daerah.
