MEDIASULSEL.ID, PAREPARE, Kamis, 12 November 2026 — Pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengenai media yang mengkritik pemerintah daerah menuai sorotan. Frasa “halal darahnya” yang terdengar dalam rekaman pengarahan kepada jajaran pemerintah kota memicu reaksi dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar.
Ucapan tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Parepare, Jumat (6/11/2026). Rekaman pernyataannya kemudian beredar dan menjadi perbincangan.
Dalam pengarahan itu, Tasming mempertanyakan sikap sejumlah media yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kota Parepare, tetapi masih memuat pemberitaan yang menurutnya menyudutkan pemerintah.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” ujarnya dalam rekaman yang beredar.
Tasming kemudian memakai istilah “Bali Bella’”, yang ia kaitkan dengan pihak yang dianggap tidak memegang komitmen. Ketika membahas istilah itu, ia mengucapkan kalimat yang menuai kontroversi.
“Halal darahnya itu yang Bali Bella,” ucapnya.
Tasming juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare memperketat penyeleksian kerja sama media. Meski demikian, ia menyebut kritik yang didasarkan pada fakta dapat diterima dan mengakui adanya media yang bekerja secara profesional.
AJI Makassar menilai pernyataan kepala daerah tersebut bernuansa provokatif dan berisiko memengaruhi keamanan jurnalis saat menjalankan tugas. Organisasi itu mendesak Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi Tasming, bahkan mempertimbangkan sanksi.
Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan, menyampaikan desakan itu pada Rabu (11/11/2026). Menurut AJI, pejabat publik seharusnya terbuka terhadap kritik dan masukan dari pemberitaan yang berbasis fakta.
Di sisi lain, Pemkot Parepare membantah bahwa pengarahan itu dimaksudkan untuk menyudutkan kelompok tertentu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare, Jenamar Aslan, menyatakan potongan rekaman yang beredar tidak menggambarkan keseluruhan konteks pembicaraan.
Menurut Jenamar, pengarahan tersebut membahas solusi strategis pemerintahan. Ia mengklaim pemotongan materi rekaman memunculkan kesan kontroversial dan kesalahpahaman di masyarakat.
Perbedaan penilaian antara AJI dan pemerintah kota menempatkan isu kebebasan pers kembali menjadi perhatian. Hubungan kerja sama publikasi antara pemerintah dan perusahaan media tidak dengan sendirinya menghapus fungsi jurnalistik untuk memeriksa kebijakan serta menyampaikan kritik berdasarkan fakta.
Polemik ini juga menegaskan pentingnya pejabat publik menjaga pilihan kata dalam forum resmi, terutama ketika berbicara tentang media dan keselamatan pekerja pers.
