MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Jumat (30/10/2026) — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan pengoplosan sekitar 600 ton beras subsidi pemerintah yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau, tetapi diduga dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
Temuan tersebut terungkap saat Amran melakukan inspeksi mendadak di sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat pengolahan dan pengemasan beras di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026).
Beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang semestinya dijual Rp12.500 per kilogram diduga dialihkan menjadi beras premium dengan harga mencapai Rp17.000 per kilogram.
Artinya, terdapat selisih harga Rp4.500 per kilogram dari beras yang seharusnya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau.
Amran mengecam keras dugaan praktik tersebut karena dinilai merugikan masyarakat yang menjadi sasaran program pemerintah.
Mentan Amran Ungkap Dugaan Pengoplosan Beras Subsidi hingga Ratusan Ton
Dalam peninjauannya, Amran mendapati dugaan penyalahgunaan beras SPHP di sebuah rumah produksi yang berada di kawasan permukiman.
Lokasi tersebut diduga digunakan untuk mengolah dan mengemas kembali beras subsidi sebelum dipasarkan dengan harga beras premium.
Berdasarkan informasi awal yang diterimanya, jumlah beras yang berkaitan dengan dugaan praktik tersebut mencapai sekitar 600 ton.
Namun, Amran memperkirakan volume keseluruhan bisa lebih besar apabila kegiatan tersebut telah berlangsung dalam waktu lama.
“Yang jelas penemuan saat ini sekarang 600 ton, berarti ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat ini,” ujar Amran saat meninjau lokasi, Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, beras SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, penyalahgunaan beras subsidi untuk memperoleh keuntungan dengan menaikkan harga jual dinilai bertentangan dengan tujuan program tersebut.
“Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi. Ini dibongkar, kita jual hanya Rp12.500, dibongkar kemudian dijual Rp17.000 ke pasar,” kata Amran.
Ia menilai praktik tersebut berpotensi membuat masyarakat membayar lebih mahal untuk beras yang semestinya tersedia dengan harga terjangkau.
Selain merugikan konsumen, dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP juga dikhawatirkan mengganggu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga di pasaran.
Informasi awal mengenai dugaan pengoplosan tersebut berasal dari aparat kepolisian, termasuk Polres Jakarta Timur dan Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
Amran juga menyebut adanya informasi bahwa beras yang diduga disalahgunakan berasal dari gudang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Meski demikian, asal beras dan mekanisme distribusinya masih memerlukan pendalaman untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sidak Berlanjut ke Cipinang, Jalur Distribusi Beras Turut Diselidiki
Setelah meninjau lokasi di Kayumanis, Amran melanjutkan inspeksi mendadak ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Di kawasan tersebut, ditemukan lokasi lain yang diduga berkaitan dengan kegiatan pengoplosan beras subsidi menjadi beras premium.
Sejumlah barang bukti turut ditemukan, tetapi jumlah keseluruhan beras yang diduga disalahgunakan masih perlu dipastikan melalui penyelidikan.
Amran menyebut pihak yang terlibat dalam dugaan pengoplosan di Kayumanis dan Cipinang berbeda.
Meski demikian, ia menduga terdapat jaringan yang terorganisasi dalam praktik penyalahgunaan beras subsidi tersebut.
“Satu komplotan. Ini memang ada sindikasi, ada komplotan khusus mafia beras. Ini harus dibongkar seluruh Indonesia,” tutur Amran.
Menurutnya, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada lokasi pengemasan atau pihak yang telah diamankan.
Aparat kepolisian juga diminta menelusuri jalur distribusi beras, sumber pasokan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Amran menegaskan bahwa pegawai Perum Bulog maupun Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing instansi.
Namun, ia mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan pegawai atau institusi tertentu tidak boleh langsung dianggap terbukti sebelum penyelidikan dilakukan.
Pemerintah juga belum menetapkan nilai kerugian negara akibat dugaan praktik tersebut.
Angka 600 ton masih merupakan informasi awal, sedangkan volume beras yang telah beredar di pasar dan jumlah yang benar-benar disalahgunakan masih harus ditelusuri.
Amran berharap penegakan hukum dapat membongkar seluruh jaringan yang mengambil keuntungan dari beras subsidi pemerintah.
Pengawasan terhadap distribusi beras SPHP juga dinilai perlu diperkuat agar bantuan stabilisasi harga benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kasus ini menjadi perhatian karena penyimpangan pada jalur distribusi dapat mengurangi manfaat subsidi sekaligus menambah beban pengeluaran konsumen.
Pemerintah bersama aparat kepolisian diharapkan dapat memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses secara hukum serta mencegah praktik serupa kembali terjad
