mediasulsel.id – Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memborong delapan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas dukungan percepatan sertipikasi pulau-pulau kecil di Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan pada Kamis (4/12/2025) di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta.
Sinergi ATR/BPN dan KKP ini dinilai berkontribusi besar terhadap peningkatan kepastian hukum, perlindungan kawasan pesisir, serta penguatan kedaulatan negara di pulau-pulau kecil dan terluar.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat terhormat dan bangga menerima ini dari KKP, utamanya menghargai upaya kita bersama dalam penyerahan sertipikat pulau-pulau kecil terluar. Ini juga menjadi wujud bahwa negara hadir, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar kedaulatan bangsa kita terus diperkuat dan tegak di negeri sendiri,” ujar Wamen Ossy usai acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen Pengelolaan Kelautan 2025 bertema “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera”.
ATR/BPN menerima penghargaan atas perannya dalam mempercepat penerbitan Sertipikat Hak Pakai di sejumlah pulau atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di antaranya:
Sertipikat Hak Pakai di Pulau Lusi oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sidoarjo;
Sertipikat di Pulau Mega oleh Kantah Kabupaten Bengkulu Utara;
Sertipikat oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat;
Sertipikat di 10 pulau tidak berpenduduk oleh Kantah Kabupaten Mamuju;
Sertipikat di Pulau Batek oleh Kantah Kabupaten Kupang;
Sertipikat di Pulau Salaut Besar oleh Kantah Kabupaten Simeulue.
Selain kepada jajaran di daerah, penghargaan juga diberikan kepada Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, serta kepada Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald.
Wamen Ossy menegaskan, kolaborasi sertipikasi pulau-pulau kecil strategis ini akan terus dilanjutkan dan diperkuat.
“Tentunya kita terus lakukan dan gencarkan inventarisasi dan pemetaan serta sertipikasi pulau-pulau, melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti KKP. Tujuannya agar seluruh pulau-pulau terluar mendapatkan sertipikasi tanah, legalitas hukum atau hak atas tanah di atasnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan,” jelasnya.
Dalam Rakernis Ditjen Pengelolaan Kelautan tersebut, Wamen Ossy juga melakukan penyerahan sertipikat tanah untuk 10 kecamatan di Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.
Ia turut menyaksikan peluncuran PROTEKSI (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi) bersama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, serta Dirjen Pengelolaan Kelautan Koswara. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di bidang konservasi dan kelautan.
