Mediasulsel.id, Jakarta, Kamis, 01/10/2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan RUU Reforma Agraria disiapkan untuk mengatasi kebuntuan hukum penyelesaian konflik yang melibatkan kewenangan lintas instansi.
Dalam rilis Kamis, 01/10/2026, kementerian menyebut rancangan telah disetujui pemerintah dan DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Penjelasan Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari disampaikan di Jakarta pada Kamis, 24/09/2026.
Konflik tidak dapat ditangani satu kementerian
Embun menjelaskan sejumlah konflik berkaitan dengan kawasan hutan yang belum dilepaskan, aset negara dan daerah, serta aset badan usaha milik negara maupun daerah.
ATR/BPN menangani pertanahan dan tata ruang, sementara sebagian sumber agraria dan aset berada pada kewenangan lembaga lain.
“Tidak menghapus peran BPN sendiri, karena kita memang lembaga yang mengatur urusan pemerintah di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Embun.
Lembaga mengoordinasikan penyelesaian
Menurut Embun, rancangan mengatur lembaga penyelenggara Reforma Agraria yang dapat mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait.
Tugasnya meliputi perencanaan, penyusunan peta jalan, penetapan lokasi prioritas, serta verifikasi objek dan subjek konflik.
Keputusan penyelesaian yang mengikat diharapkan memberi dasar bagi instansi melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan, termasuk koreksi pencatatan atau pengelolaan aset.
Mekanisme tersebut diarahkan untuk menangani hambatan aturan sektoral tanpa menghapus peran pertanahan ATR/BPN.
















