mediasulsel.id, Makassar, Rabu, 15/07/2026 — Bappeda Kota Makassar mendorong publikasi Sensus Ekonomi 2026 melalui perangkat daerah, aparatur sipil negara, videotron, dan billboard agar data usaha yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan dapat terkumpul lengkap.
Bappeda Makassar Koordinasikan Dukungan Perangkat Daerah
Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal mendampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham dalam audiensi bersama BPS Kota Makassar di Kantor Wali Kota.
Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan capaian pendataan pada pertengahan Juli berada di angka 41,8 persen dengan batas akhir 31 Agustus 2026.
“Ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan semua pihak,” kata Aliyah Mustika Ilham, Rabu, 15/07/2026.
Bappeda mendorong setiap perangkat daerah meneruskan informasi mengenai tujuan, jadwal, dan tata cara pendataan kepada pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing.
Koordinasi tersebut diperlukan karena hasil sensus akan menjadi bahan pemetaan struktur usaha, produktivitas sektor, dan kebutuhan intervensi pembangunan ekonomi.
Bappeda juga dapat menggunakan data sensus untuk menyelaraskan program lintas perangkat daerah dengan target RPJMD serta indikator RKPD.
Sosialisasi Ditujukan Mengurangi Penolakan Responden
BPS masih menemukan pelaku usaha yang enggan memberikan jawaban lengkap karena mengira pendataan berkaitan dengan pemeriksaan pajak.
BPS menegaskan seluruh informasi responden dijaga kerahasiaannya dan hanya dipakai untuk kepentingan statistik.
Rata-rata wawancara diperkirakan berlangsung sekitar 36 menit berdasarkan uji coba instrumen.
Bappeda mendukung pemantauan berkala agar wilayah dengan capaian rendah dapat segera memperoleh tambahan sosialisasi dan dukungan petugas.
Hasil akhir sensus diharapkan membantu Bappeda mengenali sektor yang tumbuh, usaha yang membutuhkan pendampingan, dan wilayah dengan potensi ekonomi baru.
Dengan data yang akurat, kebijakan pembangunan ekonomi dapat disusun lebih terarah dan tidak hanya mengandalkan perkiraan umum.
