mediasulsel.id, Makassar, Kamis, 16/07/2026 — Bappeda Kota Makassar menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 2025 sebagai pijakan untuk memperkuat hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program pembangunan.
Bappeda Makassar Tinjau Kinerja di Balik Opini WTP
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat paripurna daring pada Rabu, 15/07/2026.
Aliyah didampingi Sekretaris Daerah, Inspektorat, BPKAD, dan Bappeda Kota Makassar.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Realisasi pendapatan mencapai Rp4,77 triliun atau 98,87 persen dari target, sedangkan belanja terealisasi Rp4,30 triliun.
“Capaian tersebut menunjukkan kondisi keuangan daerah yang tetap terjaga dan dikelola secara akuntabel,” kata Aliyah Mustika Ilham.
Bappeda tetap perlu menilai apakah belanja tersebut menghasilkan keluaran, manfaat, dan pemerataan pembangunan sesuai target RPJMD.
WTP Menjadi Dasar Penguatan Evaluasi Pembangunan
Kas akhir tahun tercatat Rp700,02 miliar dan nilai aset pemerintah kota mencapai Rp35,82 triliun.
Laporan pertanggungjawaban juga memuat neraca, arus kas, perubahan ekuitas, laporan operasional, serta catatan atas laporan keuangan.
Bappeda dapat menggunakan hasil audit dan pembahasan DPRD untuk memperbaiki kualitas indikator, menajamkan prioritas, dan mengurangi kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan.
Opini WTP merupakan capaian penting, tetapi tidak otomatis menunjukkan seluruh program telah efektif atau memberi dampak yang sama di setiap wilayah.
Karena itu, evaluasi pembangunan tetap diperlukan terhadap program yang belum mencapai sasaran, mengalami keterlambatan, atau membutuhkan penyesuaian anggaran.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan memperkuat penyusunan RKPD dan meningkatkan akuntabilitas program Bappeda pada tahun berikutnya.
