JAKARTA, Mediasulsel.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen penuh institusinya dalam mempercepat pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Penegasan ini disampaikan Wamen Ossy saat menghadiri agenda strategis Kick Off Meeting lintas kementerian di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, pada Senin (4/5/2026).
Sebagai garda terdepan penataan ruang negara, Wamen Ossy menggarisbawahi tiga pilar dukungan utama dari Kementerian ATR/BPN untuk melindungi kawasan pesisir. Dukungan tersebut meliputi sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan kesesuaian ruang, hingga penyiapan lahan untuk merealisasikan megaproyek yang mencakup Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa).
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” tegas Wamen Ossy di hadapan para pemangku kebijakan.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini tengah dalam proses revisi. Penyesuaian ini dirancang khusus untuk mengakomodasi program mitigasi ancaman penurunan permukaan tanah dan banjir rob yang mengintai jutaan warga serta kawasan industri di pesisir Pantura Jawa.
Adapun dukungan kedua dari Kementerian ATR/BPN adalah akselerasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kementerian berkomitmen untuk memangkas hambatan perizinan, terutama jika proyek penahan abrasi ini berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tambahnya menjabarkan skema birokrasi.
Pada pilar ketiga, Wamen Ossy memastikan kesiapan penuh jajarannya dalam memfasilitasi pengadaan tanah demi kelancaran proyek fisik. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong pembentukan working group lintas lembaga agar proses integrasi dan overlay (tumpang susun) peta dapat dieksekusi tanpa benturan kewenangan.
Rapat koordinasi nasional ini menjadi ikhtiar krusial pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi dan sosial di bentang utara Pulau Jawa. Turut hadir mendampingi Wamen Ossy dalam agenda kick off tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, beserta jajaran pejabat teras lintas kementerian.
